Utang Ribuan Triliun, Masih Amankah Neraca Keuangan BUMN?

Utang Ribuan Triliun, Masih Amankah Neraca Keuangan BUMN?
sumber : bumn.go.id

Kuartal ketiga tahun 2018 dihiasi dengan berbagai pemberitaan tentang utang BUMN yang jumlahnya terbilang fantastis. Angka 5.271 triliun mengundang tanya bagi banyak pihak tentang kondisi keuangan BUMN, apakah hal tersebut masih dikatakan aman atau tidak. Terlebih jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.830 triliun di tahun 2017.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro, dalam sebuah sesi sharing dengan wartawan di Gedung Kementerian BUMN pada hari Selasa 4 Desember 2018, menyebutkan bahwa posisi utang BUMN tersebut masih aman. Dasarnya tidak lain adalah neraca keuangan kuartal 3 (unaudited) BUMN-BUMN, terutama 10 BUMN sebagai penyumbang utang terbesar.

Dari angka lebih dari 5.000 triliun tersebut, andil terbanyak diberikan oleh BUMN sektor keuangan, yakni sebesar 3.311 triliun rupiah atau lebih dari setengahnya. Sisanya sebesar 1.960 terbagi ke sektor-sektor lainnya, seperti komunikasi, infrastruktur, transportasi dan lain-lain. Dari sektor keuangan, utang tersebut sebagian besar (74%) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari simpanan nasabah, sehingga tidak bisa dikatakan benar-benar sebagai utang. Kemudian 10 persennya adalah liabilitas yang berasal dari cadangan premi, akumulasi iuran pensiun dan lain-lain. Sisanya barulah dikatakan sebagai utang yang mengandung bunga (interest-bearier). Sedangkan dari sektor lainnya, sebagian utang juga merupakan utang usaha seperti gaji karyawan dan utang lain di luar investasi.

Sumber : data Kementerian BUMN

Dengan komposisi tersebut, maka jika dirinci, utang BUMN yang benar-benar berbunga hanya sejumlah 2.448 triliun dari total 143 perusahaan. Terdapat 10 perusahaan sebagai penyumbang utang BUMN terbanyak yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Bank BTN, Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi Indonesia, dan Pupuk Indonesia.

Sumber : data Kementerian BUMN

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2018 memang tak sebagus tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh proteksionisme negara maju seperti Amerika Serikat dan juga nilai dolar yang terus-menerus menguat di sepanjang tahun. Hal ini tentunya berpengaruh pada laba beberapa perusahaan yang menjual produknya dalam rupiah, di sisi lain harus membayar dengan dolar untuk bahan bakunya.

Sementara ini, hingga kuartal ketiga, laba BUMN masih belum mencapai target. Pendapatan BUMN baru sampai pada angka 1.693 triliun rupiah, sekitar 72,59% dari target tahun 2018 yakni 2.232 triliun rupiah. Dari pendapatan tersebut, dihasilkan laba sebesar 79 triliun rupiah atau sekitar 36,23% dari target full year 2018 sebesar 218 triliun rupiah.

Meskipun demikian, Kementerian BUMN tetap optimis bahwa laba BUMN akan terus naik dan diharapkan bisa mencapai target dalam waktu tiga bulan hingga akhir tahun 2018. Seperti diungkapkan oleh Aloysius, data realisasi kuartal tiga belum memberikan gambaran satu tahun penuh. Sehingga tidak dapat dikatakan secara linier bahwa realisasi masih rendah. Ia memberikan contoh bahwa ada beberapa pembayaran produk/jasa yang akan masuk akhir tahun. Misalnya saja BUMN dari sektor konstruksi. Aloysius yakin bahwa BUMN mampu membayar hutang sebelum jatuh tempo.

Selain dilihat dari komposisinya, utang BUMN dianggap masih aman juga dilihat dari sisi rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER). Sederhananya, DER ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayarkan utangnya didasarkan pada ekuitas atau permodalan di luar utang. Semakin kecil nilai DER, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.

Aloysius mengungkap bahwa rata-rata DER BUMN masih di bawah DER industri. "Kondisi utang BUMN tersebut masih dalam kondisi yang aman. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri mengacu pada data dari Bursa Efek Indonesia, rasio Debt to Equity (DER) BUMN masing-masing sektor masih berada di bawah rata-rata Debt to Equity industri," ujar Aloysius dalam konferensi pers membahas kondisi keuangan BUMN, Selasa (04/12).

Misalnya saja di sektor transportasi, rasio DER BUMN sebesar 1,59 kali sementara rata-rata industri berada di posisi 1,96 kali. Sektor energi, BUMN 0,71 kali, sementara rata-rata industri 1,12 kali. Sektor telekomunikasi, DER BUMN di posisi 0,77 kali, sementara industri pada posisi 1,29 kali.

Sumber : data Kementerian BUMN

Berkaitan dengan rasio sektor perbankan dan properti yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri, hal tersebut dikarenakan ekspansi di bidang infrastruktur di dalam negeri yang sangat tinggi. Kini, BUMN memang harus kreatif untuk mencari cara untuk meningkatkan laba dan juga pendanaan di luar utang. Terkait dengan melemahnya rupiah di tahun 2018, strategi ekspor agresif dinilai tepat untuk dilakukan. Beberapa BUMN juga sudah melakukan ini, seperti PT Pindad, Krakatau Steel, PT INKA, PTBA, PT Dirgantara, dan masih banyak lagi. Upaya ini selain meningkatkan laba juga memberi andil menguatkan rupiah.

Kementerian BUMN pun terus mendorong BUMN untuk selalu berinovasi dalam mencari pendanaan, dengan tidak terpaku pada pendanaan konvensional yang bersifat utang, seperti utang perbankan. "Namun juga yang sifatnya quasi ekuitas, sehingga selain mendapatkan dana segar sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN", ungkap Aloysius.

Aloysius menambahkan bahwa berbagai alternatif pendanaan telah dilakukan BUMN seperti di antaranya Komodo Bonds, Sekuritisasi Aset, Project Bonds, Perpetual Bonds, hingga Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Ke depannya masih akan dikembangkan berbagai inovasi-inovasi pendanaan lainnya seperti KIK DINFRA dan masih banyak lainnya.

Keuangan BUMN tidak lepas dari pantauan pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bentuk nyata monitoring tersebut di antaranya dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan seperti diungkap Aloysius dalam sharing bersama wartawan di Kementerian BUMN. Bahkan, setiap kali melakukan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), BUMN harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian.