Untung Rugi BUMN di Era Jokowi

Untung Rugi BUMN di Era Jokowi
Infrastruktur: menghubungkan Indonesia
Untung Rugi BUMN di Era Jokowi
Untung Rugi BUMN di Era Jokowi
Untung Rugi BUMN di Era Jokowi

Highlight

  • Aset BUMN 2018 naik 177% menjadi Rp8.092 triliun dari 2014 sebesar Rp4.577 triliun

  • Ekuitas atau kekayaan bersih melonjak dua kali lipat (227%) menjadi Rp2.748 triliun (2014-2018)

  • Dana pihak ketiga dan utang naik 138% menjadi Rp3.490 triliun (2014-2018)

  • Laba naik 127% menjadi Rp188 triliun (2014-2018)

  • Belanja modal naik 218% menjadi Rp487 triliun (2014-2018)

  • Kontribusi APBN naik 104% menjadi Rp422 triliun (2014-2018)


Kinerja perusahaan pelat merah selalu menarik untuk dipantau, apalagi di tahun politik 2019 sekarang ini. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa BUMN menunjukkan hasil yang lumayan kinclong, tapi beberapa lainnya masih tetap harus berbenah. Bagaimana pun secara keseluruhan, di ulang tahunnya ke-21 tahun ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah banyak melakukan reformasi dan kini tengah menuju konsolidasi yang menyeluruh.

Sebagai perusahaan negara, BUMN mengemban sejumlah misi di pundaknya. Selain meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, BUMN dituntut semakin efisien dan produktif. Tetapi Kementerian ini juga mengakui, sejak era berkuasanya Presiden Suharto hingga pemerintahan setelah dia mengundurkan diri, perusahaan negara kerap menjadi “sapi perah” sebagai perpanjangan tangan atau bagian dari birokrasi Pemerintah.

Kini di masa kepemimpinan Jokowi, BUMN wajib menghindari tindakan eksploitasi dengan semakin dituntutnya praktik tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan daya saing dan kontribusi kepada ekonomi nasional. Kita boleh pesimis kalau mengaca pada sejarah masa lalu. Karena itu, agar ide menjadi BUMN yang profesional tidak sebatas utopia semata, kita perlu memeriksa bukti-buktinya.

Kinerja Positif

Secara keseluruhan, 143 perusahaan BUMN telah mencatat kinerja yang positif. Apabila membandingkan kinerja 2018 dengan kondisi 2014--ketika pertama kali Jokowi memimpin pemerintahan, pencapaian itu tergambar dalam pokok-pokok berikut ini.

Dari besaran aset, BUMN mencatat kenaikan aset sebesar 177% menjadi Rp8.092 triliun dari empat tahun sebelumnya sebesar Rp4.577 triliun. Ekuitas atau kekayaan bersih melonjak lebih dari dua kali lipat (227%) menjadi Rp2.748 triliun dari 2014 sebesar Rp1.089 triliun. Total dana pihak ketiga dan utang naik 138% menjadi Rp4.830 triliun dari 2014 sebesar Rp3.490 triliun. (Kenaikan dana pihak ketiga dan utang, di satu sisi menunjukkan kepercayaan dari pihak eksternal).

Dari sisi laba, perusahaan-perusahaan negara ini secara konsolidasi membukukan kenaikan laba sebesar 127% menjadi Rp188 triliun ketimbang awal pemerintahan sebesar Rp148 triliun. Sedangkan belanja modal (CAPEX) pada 2018 telah naik 218% menjadi Rp487 triliun dari 2014 sebesar Rp223 triliun.

Dalam memberikan kontribusi kepada negara, BUMN menghasilkan pembayaran pajak, dividen dan pendapatan lainnya yang lebih tinggi 104% menjadi Rp422 triliun ketimbang Rp407 triliun pada 2014.

Untuk BUMN yang melantai di bursa saham kinerjanya beragam. Beberapa telah mencatat hasil yang menggembirakan, bahkan menjadi pemimpin di sektornya mengalahkan perusahaan swasta.

Kinerja yang gemilang ditorehkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mencatat kenaikan laba 542,65% sebesar Rp874 miliar pada 2018. Disusul kemudian PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) yang tumbuh 89,51% sebesar Rp3,07 triliun. Selanjutnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mencatat pertumbuhan laba 54,82% menjadi US$305 juta.

Di sektor konstruksi dengan pembangunan infrastruktur yang masif, PT Wijaya Karya Beton (WTON) meraih laba Rp486 miliar atau tumbuh 44,21% pada 2018. Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meraih laba Rp1,71 triliun atau tumbuh 42,5% pada 2018.

Perusahaan negara yang belum tercatat di bursa Pertamina, tugasnya menjaga pasokan bahan bakar minyak yang mempengaruhi hajat hidup semua orang dan perusahaan--sehingga keuangannya selalu menjadi sorotan. Walau begitu, Pertamina pada 2017 masih mencatat laba bersih senilai US$3,15 miliar, tapi lebih rendah dari periode 2016 sebesar US$2,4 miliar. Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati kepada media pertengahan Maret 2019, laba bersih Pertamina 2018 sebelum diaudit sekitar US$2 miliar. “Tapi angka ini belum final, masih menunggu hasil audit,” jelasnya.

Mereka yang Masih Merugi

Sementara itu, beberapa BUMN masih terus mengalami kerugian. Kepada awak media, Menteri Rini mengatakan, perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian telah menurun pada 2018 ketimbang tahun sebelumnya. Kalau pada 2017, BUMN yang rugi berjumlah 13 perusahaan, tahun ini tak sebanyak itu. “Harusnya sih lebih turun, di bawah 12 perusahaan,” ungkap Menteri Rini seperti dikutip cnbcindonesia.com.

Ada dua hal penyebab BUMN merugi, karena BUMN itu tidak mampu berproduksi, ada juga karena memikul beban penugasan dari pemerintah. Selain itu, tidak semua BUMN yang merugi itu juga “sakit” sehingga susah untuk direstrukturisasi. Bisa saja karena struktur hutangnya di masa lalu, seperti PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Perusahaan baja ini mencatat kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Meski turun, kerugian bersih pada 2018 masih cukup besar mencapai US$74,82 juta ketimbang 2017 senilai US$81,74 juta. Utangnya mengalami kenaikan 10,45% mencapai US$2,49 miliar, ketimbang utang 2017 senilai US$2,26 miliar. Walau begitu, pendapatan perusahaan naik 20% menjadi US$1,73 miliar dari sebelumnya pada 2017 senilai US$1,44 miliar. Sehingga perusahaan ini masih terus dalam proses restrukturisasi untuk menjadi perusahaan sehat.

BUMN yang mendapat tugas sebagai agen pembangunan juga masih mengalami kerugian. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kemungkinan mencatat rugi pada tahun lalu. Meski angka ini bisa berubah, laporan kinerja PLN kuartal III 2018 mencatat rugi hingga Rp18,46 triliun terutama akibat selisih nilai tukar. Tapi bila mengabaikan selisih kurs, laba usaha perusahaan yang bertugas menyediakan dan menyalurkan energi listrik ini justru mengalami peningkatan 13,3%.

Menghubungkan Indonesia

Terlepas dari perusahaan pelat merah yang untung dan rugi, kontribusi perusahaan-perusahaan ini tampak nyata dalam mendorong laju pertumbuhan dan ekonomi nasional, umpamanya dalam berbagai proyek, terutama infrastruktur. Sebagai BUMN yang bertugas menghubungkan Indonesia, berbagai konektivitas darat, baik kendaraan bermotor maupun kereta api, konektivitas laut, udara, dan telekomunikasi, serta infrastruktur kelistrikan merupakan modal fundamental menuju negara modern.

Dalam pembangunan konektivitas darat, BUMN telah mengoperasikan 782 km jalan tol baru pada 2018 dari yang sudah ada sebelumnya sepanjang 780 km pada 2014. Untuk sarana kereta api ada sekitar 394,6 km jalur yang direhabilitasi dan pembangunan 51,5 km lintasan baru kereta api.

Konektivitas laut (tol laut) meningkat

Di laut, konektivitas kapal meningkat dengan pembangunan 27 pelabuhan baru, dan 100 kapal pendukung tol laut. Kapasitas peti kemas meningkat dari 21,9 juta TEUs (peti kemas 20 kaki) pada 2015, menjadi 28,8 juta TEUs pada 2018. Dan waktu bongkar muat (dwelling time) berkurang dari sebelumnya 7,36 hari (2014), menjadi 3,12 hari (2018).

Untuk konektivitas udara, ada 10 bandar udara baru dengan kapasitas yang semakin meningkat. Sementara di sektor telekomunikasi, Telkom sebagai perusahaan negara sudah membangun 161 km fiber optic, 189 ribu BTS, 79 ribu desa terjangkau internet, dan layanan di 458 kota/kabupaten.

Dalam hal kelistrikan, sejak 2015 sampai 2018 tingkat elektrifikasi terus mengalami kenaikan, dari 86,2% menjadi 97,2%. Pembangunan infrastruktur listrik berupa pembangkit listrik mencapai kapasitas 57 ribu MW, transmisi listrik sepanjang 53 km, dan gardu induk dengan kapasitas 131 ribu MVA.

Selain itu, dalam perannya sebagai agen pembangunan BUMN terus mengkonsolidasikan diri. Salah satunya lewat pendirian berbagai perusahaan induk (holding company) berdasarkan sektoral, seperti Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perkebunan, Holding Kehutanan, Holding Semen, dan Holding Pupuk. Beberapa induk perusahaan untuk sektor usaha lainnya sedang dalam perumusan, seperti Holding Infrastruktur, Holding Perbankan, Holding Penerbangan, dan Holding Perumahan.

Efisiensi dan Kompetisi

Walau kinerja dan kontribusi BUMN secara keseluruhan tidak buruk, kritik terhadap pemerintah tak pernah surut. Pertanyaan yang muncul selalu mengarah kepada seberapa efisien perekonomian nasional ketika harus memberi peran yang besar kepada BUMN sebagai agen pembangunan.

Menurut Assistant Vice President BNI Ditya Maharhani Harninda dalam laman cogitasia.com, ada dua alasan mengapa pemerintah memilih menugaskan BUMN sebagai pemain utama pembangunan nasional. Pertama, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek ini sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh anggaran belanja pemerintah. Dengan mendelegasikan kepada BUMN, pemerintah terbebas dari beban karena BUMN yang harus mencari pembiayaannya sendiri untuk mendanai proyek yang ditugaskan kepada mereka. Pembiayaan dapat berasal dari pasar modal atau pinjaman bank (BUMN & bank swasta). Pembiayaan dari pasar modal sekaligus dapat mendorong partisipasi publik.

Kedua, menugaskan proyek ke BUMN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu karena perusahaan swasta kurang tertarik melakukan proyek dengan tingkat pengembalian internal yang rendah. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, “Infrastruktur itu proyek jangka panjang. Kalau return-nya kecil memang swasta enggak tertarik,” ungkapnya, seperti dikutip liputan6.com.

Ketegasan Presiden Jokowi untuk mendorong peran BUMN terutama dalam proyek infrastruktur dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal daya saing ketimbang negara-negara tetangga. Menurut indikator Logistic Performance Index yang dibuat World Bank, Indonesia berada di peringkat 46 dari 160 negara pada 2018, lebih rendah dari Thailand (32) dan Malaysia (41). Dari segi daya saing menurut Global Competitiveness Index 2017-2018, Indonesia berada di peringkat 36 dari 137 negara, juga tetap di bawah peringkat negara tetangga.

Posisi Indonesia yang selalu lebih rendah dari dua negara di Asia Tenggara itu disebabkan karena bea cukai dan infrastruktur yang tidak efisien dan menjadi hambatan bagi pertumbuhan perdagangan.

Karena itu, keberadaan infrastruktur yang modern merupakan syarat untuk menumbuhkan perekonomian. Maka, tidak ada cara lain untuk mengejar ketertinggalan kecuali mempercepat pembangunan infrastruktur sekarang ini.

Prioritas pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Jokowi sudah dalam arah yang benar. Dengan modal infrastruktur ini, tahap berikutnya yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah menderegulasi semua aturan yang menghambat kompetisi termasuk segala bentuk tata niaga yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.