Tiga BUMN Rangkul Kejagung Atasi Masalah Hukum Perdata

Tiga BUMN Rangkul Kejagung Atasi Masalah Hukum Perdata
Penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan Danareksa, Indonesia Re, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Senin (14/1/2019) / Source : Dana Reksa

Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), yaitu PT Danareksa (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani kerja sama terkait peningkatan efektivitas penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), Senin, 14 Januari 2019.

Direktur Utama Danareksa Arief Budiman menjelaskan, kesepakatan dengan Kejagung dilakukan guna memastikan semua kegiatan bisnis perseroan berada dalam koridor peraturan perundangan yang ada.

"Serta untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari," ungkap Arief dalam keterangan resmi, Selasa, 15 Januari 2019.  

Menyikapi hal ini, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menambahkan, dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama ini diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga : PP Properti Bikin Usaha Patungan Rest Area Tol Dengan 5 BUMN

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indonesia Re Frans Y Sahusilawane juga ingin mengantisipasi pihaknya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mungkin terjadi, baik dalam maupun luar negeri.  

"Melalui kerja sama dan pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan lebih siap dan mampu menghadapi semua itu secara profesional dalam kerangka Good Coorporate Governance," tuturnya.

Menanggapi kerjasama ini, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejagung Loeke Larasati Agoestina memastikan kewenangan hukum yang dimiliki pihaknya mencakup Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).

Pertimbangan Hukum yang dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan.

Baca Juga : Begini Kontribusi Bank Pelat Merah di 2018

Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara.

"Eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua BUMN agar setiap kegiatan usahanya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah," pungkasnya.