Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun 12%-16%

Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun 12%-16%
Pemerintah menurunkan Tarif Batas Atas tiket pesawat karena banyaknya keluhan dari masyarakat. (Sumber: Garuda Indonesia)

Pemerintah akhirnya menetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16% dibandingkan tarif saat ini. Penurunan sebesar 12% ini akan dilakukan pada rute-rute gemuk seperti di daerah Jawa, sedangkan penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti penerbangan ke Jayapura. 

“Hal ini dilakukan pemerintah, bukan hanya memerhatikan pihak maskapai, tetapi juga konsumen sebagai masyarakat,” ujar Menko Darmin, seperti dikutip dari keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 13 Mei 2019.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, pemerintah mencatat adanya kenaikan tarif pesawat penumpang udara oleh para perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri sejak akhir Desember 2018. Namun tarif ini tidak kunjung turun setelah 10 Januari 2019. 

Dampak dari kejadian ini, katanya, dirasakan oleh masyarakat terutama saat menjelang musim lebaran. Masalah tersebut juga teridentifikasi sebagai isu yang berskala nasional.

Baca juga: Kisruh Harga Tiket Pesawat yang Tak Kunjung Turun

Menurut Darmin, Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2019 tidak berubah secara signifikan sejak tahun 2014. Hal ini merupakan salah satu penyebab tarif angkutan penumpang udara tidak kunjung turun.

Kondisi lain yang menyebabkan tingginya tarif pesawat dalam negeri adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur). Pada akhir Desember 2018, harga avtur menyentuh 86,29 dolar AS per barel, tertinggi sejak Desember 2014. Hal ini berdampak pada peningkatan beban operasional perusahaan maskapai penerbangan sehingga perlu dikompensasi dengan peningkatan tarif pesawat.

Keputusan penurunan Tarif Batas Atas akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan dengan target tanggal 15 Mei 2019. Namun akan dievaluasi secara kontinu berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjaga tarif angkutan penumpang udara bagi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Darmin menegaskan perlunya sinergi antara kementerian, lembaga dan Badan Usaha terkait ini untuk terus mendukung evaluasi industri penerbangan nasional secara berkala. Dengan demikian, potensi masalah atau isu dapat senantiasa diidentifikasi lebih awal. 

“Dengan demikian, kondisi industri penerbangan, khususnya pada pelayanan penumpang udara, dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil,” tegas Menko Darmin. 

Turut hadir pada rakor kali ini antara lain: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit; Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk Sahala Lumban Gaol.

Baca juga: Antara Pertamina, Avtur dan Harga Tiket Pesawat Domestik