Tak Bisa Ubah Resources Jadi Cadangan Migas Membuat Indonesia Selalu Impor Migas

Tak Bisa Ubah Resources Jadi Cadangan Migas Membuat Indonesia Selalu Impor Migas
Diskusi dengan media terkait iklim investasi migas menyambut IPA Convex 2019

Sejak kuartal pertama 2019 hingga sekarang, defisit perdagangan Indonesia didominasi oleh sektor migas. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa, setiap hari pemerintah harus mengimpor satu juta barel minyak. Jumlah ini akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, negara kita masih sangat tergantung pada energi yang bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. Walaupun sudah mulai ditemukan berbagai energi terbarukan, namun fungsi energi ini masih belum dapat menggantikan dominansi energi fosil, hanya bisa melengkapi. 

“Sampai 100 tahun ke depan Indonesia butuh energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Di negara manapun, energi fosil akan tetap dominan karena efisiensinya. Energi terbarukan memang sudah mulai ditemukan, tetapi fungsinya bukan sebagai pengganti, melainkan complementary,” demikian ungkap Tumbur Parlindungan, pengamat dan praktisi di industri migas.

Menurut Tumbur, di tengah situasi di mana kebutuhan akan energi fosil terus meningkat secara absolut, energi terbarukan tidak mampu mencukupi kebutuhan itu saja. Tak hanya di Indonesia, di negara manapun, belum ada kisah sukses energi terbarukan yang mendominasi.

Lalu mengapa Indonesia harus impor migas? Jumlah produksi migas dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Tumbur, hal ini bukan karena kurangnya cadangan migas di bumi Indonesia, melainkan ketidakberhasilan Indonesia mengubah resources menjadi reserves. Indonesia memiliki cadangan minyak yang besar. Sumber daya itu ibarat bakat atau potensi. Akan tetapi, bakat tersebut belum dieksplorasi (underexplored).

Baca juga: Menanti Indonesia Tak Lagi Impor Minyak Mentah dan BBM

Masih Banyak Kendala

Proses eksplorasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk melakukan proses eksplorasi hingga pengeboran satu sumur dibutuhkan investasi sekitar Rp300 miliar. Itu baru sampai pada pengeboran untuk mengecek adanya cadangan migas, belum sampai proses pengembangan untuk bisa berproduksi. 

Tingginya nilai investasi tersebut tentunya belum bisa didukung oleh perusahaan nasional dalam negeri. Indonesia membutuhkan Foreign Direct Investment (FDI) seperti yang selalu ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Persoalan yang timbul adalah, hingga saat ini, competitiveness Indonesia dibanding negara lain dalam menciptakan iklim investasi masih kalah. “Key message-nya ada pada contract sanctity. Kepastian hukum bahwa setelah kontrak ditandatangani jangan ada perubahan-perubahan aturan baru,” ungkap Tumbur.

Iklim investasi migas juga akan lebih kompetitif ketika pemerintah bisa memberikan timeline yang jelas terkait perijinan hingga kapan dana harus dikucurkan untuk memulai eksplorasi. Tumbur menambahkan bahwa dalam hal investasi, pemerintah Indonesialah yang lebih membutuhkan para investor. Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan, sedangkan para investor bisa memilih. Jika di Indonesia tidak ada kejelasan, maka masih ada negara lain yang bisa dijadikan target investasi.

Sudah sepatutnya pemerintah membuat para investor tersebut merasa nyaman. Memberikan konsistensi, jaminan substansi yang tidak berubah-ubah dan ketepatan waktu dalam hal kontrak. 

Memperbaiki Iklim Investasi

Menurut Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Migas, ada beberapa hal yang bisa dibenahi oleh pemerintah terkait kontrak kerja migas tersebut. 

Yang pertama adalah penerapan kontrak gabungan, misalnya skema Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dan Additional Incentives yang bisa dinegosiasikan. Bisa juga menggabungkan skema kombinasi antara PSC Cost Recovery dan PSC Gross Split. Pajak juga menjadi penentu dalam kontrak kerja sama. Pemerintah bisa memberikan iming-iming Tax Holiday selama periode tertentu atau saat awal produksi.

Langkah kedua yang dapat ditempuh adalah penyegeraan penyelesaian revisi Undang-undang Migas. Beberapa di antaranya terkait kejelasan dan kepastian aspek fiskal/perpajakan, penyederhanaan perizinan dan birokrasi serta contract sanctity.

Terakhir, pemerintah juga dapat menyegerakan penerbitan peraturan pelaksanaan teknis, seperti PP 27/2017 (Perubahan PP 79/2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan, PP 53/2017 (Pajak Gross Split). 

Baca juga: Pertamina-Saudi Aramco Sepakat Bangun Kilang Cilacap