Siap-siap, Omnibus Law Akan Dongkrak Investasi

Siap-siap, Omnibus Law Akan Dongkrak Investasi
Rapat terbatas perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta (11/09). Sumber: setneg.go.id

Kehadiran investasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan bisnis. Dengan investasi, suatu bisnis memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang sehingga dapat memperoleh keuntungan di kemudian hari. Banyaknya investasi yang dijalankan dalam suatu bisnis, tentunya akan berdampak terhadap kondisi ekonomi karena akan membuka lapangan pekerjaan seiring berkembangnya bisnis dan secara tidak langsung mempengaruhi upah tenaga kerja dan permintaan barang di pasar. Sesuatu yang berhubungan dengan agregat supply and demand akan mempengaruhi bank sentral dalam membuat kebijakan, dalam hal ini kaitannya pemerintah. Oleh karena itu, investasi juga dijadikan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam cara untuk menarik perhatian investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan data realisasi investasi Triwulan II (April – Juni) Tahun 2019, yaitu Rp200,5 triliun, meningkat sebesar 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Nilai investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp95,6 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp104,9 triliun. Kepala BKPM, Thomas Lembong juga menyampaikan bahwa nilai realisasi tersebut sudah mencapai 25,3% dari target investasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp792 triliun. Selain itu, BKPM juga mencatat, realisasi investasi berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp34,5 triliun, 17,2%), Listrik, Gas dan Air (Rp23,7 triliun, 11,8%), Industri Makanan (Rp17,2 triliun, 8,6%); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp16,9 triliun, 8,4%); dan Pertambangan (Rp15,1 triliun, 7,5%).

Baca Juga: Esensi: Indonesia Resmi Kantongi Investasi Rp202 Triliun Melaui 14 BUMN

Sayangnya kabar baik tersebut tidak diiringi dengan hasil laporan Risiko Ekonomi Global dan Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia (World Bank). Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 23 perusahaan Tiongkok berpindah ke Vietnam, sedangkan 10 perusahaan berpindah ke Kamboja, India, Malaysia, Singapura, dan Taiwan akibat tingginya tensi perang dagang dengan Amerika Serikat. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam tajuk World Competitiveness Report pada tahun 2018, Indonesia membutuhkan waktu 25 hari untuk mengurusi perizinan dengan jumlah prosedur yang harus dilalui sebanyak 11 prosedur. Jumlah tersebut lebih banyak dari rata-rata negara Asia Tenggara lainnya yang hanya 8,6 prosedur.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk membahas hasil laporan tersebut kepada Presiden Joko Widodo melihat tidak ada satu pun yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Usut setelahnya, Jokowi memaparkan bahwa alasan perusahaan yang keluar dari China tidak memilih Indonesia karena perizinan yang rumit, sementara negara tetangga hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk mengurus izin. Apalagi Bank Dunia sebelumnya sempat melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot di bawah 5 persen pada tahun 2020 nanti akibat potensi resiko global. Pastinya, kabar ini tidak hanya bukan kabar yang baik untuk Presiden tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Tindak Lanjut Pemerintah

Sederet hambatan dan tantangan pun dikumpulkan untuk mencari tahu mengapa proses perizinan di Indonesia terbilang sulit. Salah satu poin penting ditemukan adalah terdapat 72 undang-undang (UU) yang dinilai menghambat investasi. Menindaklanjuti UU yang tumpang tindih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merombak 72 UU tersebut dengan skema omnibus law. Melalui revisi tersebut, perizinan investasi di tingkat pusat dan daerah akan diarahkan semua kepada presiden dan menggabungkan substansi hukum yang tumpang tindih ke dalam satu Undang-Undang. Perlu diketahui, saat ini dalam mengurus perizinan, pemerintah daerah juga memegang andil penting dalam perizinan karena merekalah yang menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sebenarnya mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) lembaga kementerian pusat.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging, mengatakan salah satu investor sempat mengeluhkan ada 353 perizinan yang perlu diselesaikan. Izin tersebut meliputi izin pemerintah daerah, lingkungan, kementerian/lembaga, dan lainnya. Setelah dua tahun, perizinan tersebut baru rampung sekitar 50%.

Dengan revisi yang akan diterbitkan nanti, pemerintah daerah maupun kementerian tidak dapat menambah izin baru yang tidak sejalan dengan keputusan Presiden. Dalam hal ini, presiden memiliki kewenangan penuh untuk menghapus perda yang dianggap menghambat investasi. Hal yang sama juga berlaku pada retribusi. Ke depannya, korporasi hanya akan menaati satu peraturan terpusat saja dan dapat fokus menjalankan usaha mereka tanpa lagi mengurus perizinan berulang kali. Meski terdengar indah, pembahasan rancangan UU omnibus law baru akan dilakukan oleh anggota pemerintah baru yang dilantik bulan Oktober ini.

Belajar dari Negara Tetangga

Beralihnya perusahaan Tiongkok ke negara tetangga pastinya membuat satu tanda tanya. Apa yang membuat negara mereka lebih menarik untuk dijadikan tempat berinvestasi? 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini di level 6,3 masih jauh lebih tinggi dibanding negara lain. ICOR merupakan rasio antara tambahan output dan tambahan modal. Artinya, Indonesia membutuhkan tambahan modal sebesar 6,3 untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Semakin tinggi skor ICOR menggambarkan investasi yang dilakukan semakin tidak efisien. Dalam hal ini, Vietnam berhasil mencetak ICOR mereka di level 4,3. Iskandar menambahkan jika ICOR Indonesia bisa setara dengan Vietnam, pertumbuhan ekonomi dalam negeri diyakini bisa saja mencapai 6,5 persen. Berkaca dari Vietnam, WEF merangkum tiga alasan mengapa Vietnam dapat selangkah lebih maju dibandingkan Indonesia dengan mendulang pertumbuhan PMA sebesar 69,1 persen setahun belakang. Pertama, Vietnam sangat berkomitmen dengan globalisasi ekonomi. Kedua, penyederhanaan regulasi. Ketiga, investasi besar-besaran di Sumber Daya Manusia (SDM). 

Agar dapat menurunkan rasio ICOR, Bank Dunia menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan reformasi kebijakan dengan meningkatkan kredibilitas, kepastian dan pemenuhan kebijakan. Peningkatan kredibilitas bisa dicapai dengan melakukan pemangkasan terhadap rekomendasi perizinan untuk impor barang industri, memangkas tarif impor bahan modal atau baku yang penting untuk industri manufaktur, serta melonggarkan batas kepemilikan asing pada Daftar Negatif Investasi (DNI) pada sejumlah sektor berpotensial.

Baca Juga: Bank BNI Dipilih BKPM untuk Melayani Investor Asing