Seperti Ini Inovasi Bumiputera Efektifkan Data Polis

Seperti Ini Inovasi Bumiputera Efektifkan Data Polis
Ilustrasi, Gedung Bumiputera/Sumber: Bumiputera

AJB Bumiputera 1912 (AJBB) menegaskan pihaknya akan melakukan transformasi digital dengan menggunakan teknologi big data. Hal itu dikatakan Komisaris Independen Diding S. Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 25 Januari 2020.

Menurut Diding S Anwar, Inovasi ini dibutuhkan untuk mengolah data pemilik polis sehingga lebih efektif.

"Jumlah pemilik polis kan jutaan. Saat ini cara kita masih tradisional atau konvensional sehingga butuh inovasi menggunakan IT," ucapnya.

Diding S. Anwar berharap, dengan Big Data dapat mengolah data pemilik polis untuk pengembangan bisnis. Langkah ini bisa mengatasi berbagai kendala yang sedang dihadapi.

“Untuk itu harus ada program pengkinian data," tambahnya.

Saat ini, jumlah Outstanding Claim atau klaim yang belum dibayarkan sekitar Rp4,2 triliun. Jumlah tersebut diajukan dari sekitar 265 ribu pemilik polis.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum SP NIBA AJB Bumiputera 1912, Rizky Yudha Pratama, menegaskan, hal ini dilakukan sebagai bentuk mengapresiasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Tanggal 26 Desember 2019 yang dirilis Presiden Joko Widodo.

"Kami satu-satunya wadah organisasi Serikat yang ada di Bumiputera, mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi atas upaya nyatanya membantu AJB Bumiputera 1912, dengan mengeluarkan PP Nomor 87 Tahun 2019 ini," tuturnya.

Melalui PP Nomor 87 Tahun 2019 yang dikeluarkan Pemerintah ini memberikan titik terang dalam penanganan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk mengubah bentuknya dari asuransi usaha bersama menjadi perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

Sebelumnya, Pemerintah pernah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2, Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Namun UU ini dinilai kurang merepresentasikan keberadaan Perusahaan berbentuk Usaha Bersama di mata hukum.

Karena Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi sudah jauh mendapatkan payung hukum di Republik ini dalam bentuk Undang-Undang sejak tahun 1939 (PT) dalam Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)--diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717, dan Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1933 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Perkumpulan Koperasi.

Baca juga: OJK Dorong Optimalisasi Kinerja AJB Bumiputera 1912