PR Pertamina di Usia 61 Tahun

PR Pertamina di Usia 61 Tahun
Sumber:Pertamina
PR Pertamina di Usia 61 Tahun

Bagi manusia, usia 61 tahun adalah usia yang melebihi kematangan. Masuk kategori senja, namun pada sebagian orang, semangat tetap terus menyala. Tubuh pun masih kuat melangkah dan tidak sedikit yang sanggup berjalan cepat. Asam dan garam sudah banyak dilalui sehingga portofolio pengalaman sudah berjilid-jilid.

Tapi, itu manusia. Beda kasusnya dengan sebuah perusahaan, apalagi kalau perusahaan itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene masih mendapat penugasan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hajat orang banyak tetap menjadi prioritas, meski itu harus mengikis pendapatan korporasi. Singkatnya, angka boleh sama tapi fakta berbeda, tak bisa dipukul rata.

Ini juga yang terjadi pada Pertamina. Perusahaan plat merah migas ini baru saja memasuki usianya yang ke-61 di penghujung 2018. Ia lahir pada 10 Desember 1957 lewat sebuah nama PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina). Namun bentuknya berubah menjadi Perusahan Negara (PN) dan kemudian melebur dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

Tak berhenti sampai di situ. Bentuk korporasi kemudian berubah menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No.31 Tahun 2003. Selanjutnya pada 2011, Pertamina melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan dengan mengubah visinya menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan.

Di usia yang tak lagi muda ini, banyak pencapaian yang telah dicapai korporasi. Misalnya Pertamina mulai mendiversifikasi usahanya ke pengembangan panas bumi dan juga membentuk puluhan anak usaha untuk fokus dalam pengembangan suatu blok tertentu, seperti Pertamina Hulu Mahakam dan Pertamina Hulu Rokan.

Korporasi juga telah berhasil melebarkan sayapnya ke belahan benua lain demi barel-barel minyak yang bisa menambah portofolionya. Tercatat hingga kini Pertamina, lewat anak usahanya Pertamina Internasional EP, telah memiliki dua belas aset yang tersebar di dua belas negara yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Gabon, Tanzania, Nigeria, Kanada, Kolombia, Perancis, Italia, Namibia, dan Venezuela. Suatu pencapaian yang luar biasa untuk urusan akuisisi. Perusahaan juga punya cita-cita untuk memboyong 8 juta barel minyak mentah miliknya untuk dibawa ke tanah air.

 

 

Sementara dari sisi produksi, kinerja Pertamina juga moncer. Perusahaan berhasil menorehkan kenaikan minyak dan gasnya. Pada tahun ini, korporasi berani mematok peningkatan produksi menjadi 922.000 barel setara minyak per hari (boepd) atau 6% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 921.000 boepd. Angka tersebut terdiri dari produksi minyak 414.000 barel per hari (bph), naik 5% dibandingkan produksi 2018 sebesar 392.000 bph. Sementara produksi gasnya diperkirakan turun 6% dari 3,064 miliar kaki kubik (bcfd) menjadi 2,934 bcfd. 

Di sektor hulu, Pertamina juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola blok-blok migas yang habis masa kontraknya. Tercatat hingga kini Pertamina mendapatkan 10 blok terminasi dari pemerintah. Meski kondisi blok-blok tersebut sudah termasuk tua (mature), namun ternyata turut menambah produksi migas korporasi. Jadi dari sisi sektor hulu, bisnis Pertamina tampak fine-fine saja. 

Tapi masalahnya menjadi tidak baik-baik saja jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan minyak lain. Tidak usah jauh-jauh untuk membandingkannya dengan perusahaan multinasional seperti BP, Chevron, Shell dan Exxon. Cukup bandingkan dengan negara tetangga, yakni Petronas.

Sejarah mencatat, perusahaan migas asal Malaysia ini pernah berguru ke Pertamina dua dekade yang lalu. Petronas memang lebih muda 17 tahun dari Pertamina. Saat itu, industri migas Indonesia sedang berjaya dengan produksi 1,5 juta barel per hari. Pertamina dianggap sebagai lokomotif industri migas yang membawa keberhasilan itu. 

Ratusan purnama telah berlalu. Di tahun 2017, revenue kedua perusahan ini lumayan mencolok. Petronas berhasil menorehkan pendapatan sebesar 223,6 miliar ringgit (54,13 miliar dolar AS) dan laba bersih 45,5 miliar ringgit (11 miliar dolar AS).  Sementara Pertamina hanya menorehkan pendapatan sebesar 42,86 miliar dolar AS dengan laba bersih 2,4 miliar dolar AS di tahun buku yang sama.

Angka tersebut semakin tergerus di tahun 2018. Untuk periode Januari-September 2018, laba bersih Pertamina hanya mencapai 5 triliun rupiah. Bagaimana Petronas? 41 miliar ringgit alias 141,8 triliun rupiah. 

Lalu bagaimana dengan belanja modal (capital expenditure) kedua perusahaan ini? Pertamina tercatat membelanjakan 2,9 miliar dolar AS di tahun 2018, sementara Petronas 26 miliar Ringgit (6,3 miliar dolar AS). Nasib negara tetangga memang lebih beruntung. 

Anggota Komisi VII Kurtubi menilai hal ini terjadi karena UU Migas 22 No 2001 yang menyebabkan posisi Pertamina digerogoti. Monopoli Pertamina di industri migas tidak lagi diberikan pemerintah, karena BUMN ini disamaratakan dengan perusahaan minyak lainnya, termasuk asing. 

"Jadi UU Migas ini harus diamandemen dulu supaya Pertamina bisa kembali bersaing," ujarnya.

Petronas memang diberikan otoritas penuh oleh pemerintah Malaysia untuk mengembangkan bisnisnya. Ia berfungsi sebagai regulator, berbeda dengan Pertamina yang hanya sebagai pemain. Ambil contoh saja, untuk menguasai Blok Rokan pasca kontak Chevron berakhir saja, Pertamina harus merogoh kantong sebesar 784 juta dolar AS sebagai bonus tandatangan (signature bonus) dan 500 juta dolar AS untuk Komitmen Kerja Pasti (KKP). Padahal sebagai BUMN, sudah seharusnya pemerintah memberikan Pertamina privilege dalam pengelolaan blok tersebut. Namun karena UU Migas 2001 memberlakukan Pertamina sebagaimana layaknya pemain lain, maka BUMN tersebut harus membayar sejumlah uang ke pemerintah. Ibarat jeruk makan jeruk.

Dari sektor hulu, mari kita bergeser ke sektor hilir. Di sektor yang terkait dalam urusan kilang, penjualan BBM, LPG dan sejenisnya, kinerja Pertamina masih belum secemerlang "lapak sebelah." Hal ini tak lepas dari penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat dari Sabang sampai Merauke tercukupi. 

Selain itu, adanya program BBM Satu Harga besutan Presiden Joko Widodo tahun 2016, juga menambah kerja perusahaan plat merah migas ini dalam menyeragamkan harga jual BBM di daerah-daerah pelosok nusantara. 

Sebagai BUMN, sudah selayaknya Pertamina manut terhadap perintah pemerintah. Hal ini pula lah yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM di level yang sama, padahal harga minyak sedang melonjak tajam. Kerugian Pertamina dalam urusan BBM ini diperkirakan mencapai 24 triliun rupiah di tahun 2018. Angka pasti kerugian ini belum dikeluarkan.

 

 

Mantan Direktur Pertamina Elia Massa Manik ketika masih menjabat pernah mengungkapkan kekhawatirannya atas kasus ini. Subsidi BBM yang harus ditanggung Pertamina sedikit banyak akan mempengaruhi rencana investasi perusahaan, baik jangka pendek dan jangka panjang. 

Cash flow perusahaan pun bisa gonjang ganjing. Padahal Pertamina memiliki segudang proyek, di antaranya pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang ada yang membutuhkan investasi setidaknya 18 miliar dolar AS. Keberadaan kilang seperti ini juga sangat mendesak untuk memangkas ketergantungan impor Indonesia.

Jadi banyak tumpukan PR yang harus diselesaikan Pertamina. Di sektor hulu diantaranya dengan meningkatkan produksinya untuk mencapai target 1,9 juta barel setara minyak di tahun 2025. Bagaimana caranya? Dengan agresif dalam mengakuisisi lapangan-lapangan minyak di luar negeri. Juga fokus dalam mengelola Blok Rokan dan Blok Mahakam yang membutuhkan teknik-teknik pengelolaan yang agak spesial karena tuanya kedua blok ini. 

Sementara di sektor hilir, PR kilang masih harus menjadi fokus utama korporasi. Tanpa adanya kilang baru, maka impor minyak mentah yang mengganggu cadangan devisa negara akan semakin melonjak.

Untuk menyelesaikan PR-PR itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai Pertamina tak bisa berlari sendirian. Kuncinya murni ada di tangan pemerintah sebagai pengendali dan pemegang 100% saham. 

"Bagaimana mau membandingkan Pertamina dengan Petronas. Perlakuan pemerintahnya saja berbeda. Ibarat yang satu bermain di liga internasional dan yang satu di kelas antar kampung," ujar Komaidi.

Untuk menjadi Pertamina sebagai pemain global, pemerintah harus menerapkan business as usual kepada Pertamina. Biarkan Pertamina bergerak sebagaimana korporasi lainnya yang berorientasi pada profit. Artinya seluruh revenue yang didapatkan korporasi murni diperbolehkan untuk investasi, sebagaimana Petronas. Bukan untuk dimasukkan ke kas negara, baik dalam bentuk pajak, non-pajak maupun penugasan, jelas Komaidi.

"Jadi kuncinya ada di pemerintah. Sebenanya untuk maju Pertamina bisa, tapi tinggal diarahkan dan diset-up kemana larinya," ujar pria jebolan Universitas Airlangga itu.

Setelah hampir satu dekade tertinggal, kini saatnya sang guru kembali mengejar sang murid.... 

Baca juga: Beban Berat Pertamina Pikul Subsidi BBM