Potret Penerapan GCG di Indonesia, Wawancara dengan Ketua KNKG Mas Achmad Daniri

Potret Penerapan GCG di Indonesia, Wawancara dengan Ketua KNKG Mas Achmad Daniri
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri ketika ditemui di sela-sela acara GRC Summit 2019.

Berdasarkan riset Corporate Governance Watch atau CG Watch yang dilakukan oleh ASEAN Corporate Governance Assosiation (ACGA) pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan paling bawah dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di antara 12 negara, yaitu Australia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, taiwan, Thailand, India, Jepang, Korea, China, dan Filipina.

CG Watch adalah riset  yang dilakukan setiap dua tahun oleh ACGA yang berkedudukan di Hong Kong, bekerja sama dengan Credit Lyonnaise Securities Asia (CLSA) atas kualitas tata kelola makro di 12 pasar di kawasan Asia-Pasifik. Riset terbaru dilakukan pada tahun 2018. 

Menurut Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri kepada Upperline belum lama ini, ketertinggalan Indonesia dalam penerapan prinsip-prinsip GCG bukan berarti Indonesia tidak melaksanakan governance dengan baik. Namun karena Indonesia dan negara-negara lain berlomba-lomba sehingga Indonesia belum dapat mengejar atau leading di antara negara-negara tersebut. 

Untuk memperbaiki peringkat Indonesia di kawasan regional bahkan global, regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama perbankan, melakukan upaya-upaya yang serius, di antaranya, mengadopsi penerapan GCG secara terintegrasi, yaitu GRC atau Governance Risk Management Compliance.

Apa itu GRC? Lalu, bagaimana perkembangan GCG dan GRC di Indonesia saat ini? Bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan-perusahaan? Simak wawancara Upperline dengan Ketua KNKG Mas Achmad Daniri, berikut ini: 

Bisa dijelaskan, bagaimana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia saat ini?

Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sejak tahun 2001. Pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat merespons dengan baik dan banyak hal yang telah dilakukan. Tapi, jika melihat ke negara-negara lain, kalau boleh saya meminjam penilaian dari ACGA, Indonesia menempati peringkat paling akhir. Mengapa? 

Kita memang banyak melaksanakan implementasi GCG, tapi negara lain juga demikian. Mereka berlomba-lomba, sehingga kita belum bisa mengejar atau leading di antara negara-negara tersebut. Itu posisi kita. Kita kalah cepat dengan mereka.

Indonesia adalah negara yang besar, BUMN-nya banyak, perusahaan swasta dan mulitnasional juga banyak, begitu juga dengan koperasinya. Seharusnya, Indonesia bisa lebih cepat dari negara lain.

Lalu, bagaimana dengan GRC, apakah dapat memperbaiki peringkat pencapaian penerapan GCG?

Belakangan ini memang berkembang ide tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang terintegrasi, yaitu GRC. GRC memayungi tiga bidang, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Para ahli mendefinisikan GRC secara formal sebagai referensi singkat terhadap kemampuan kritis yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi sekaligus mengatasi ketidakpastian dan bertindak dengan sikap integritas.

GRC merupakan bentuk pengendalian pihak berkepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan sudah menetapkan arahan strategis sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, organisasi harus melakukan manajemen risiko (risk management) untuk merespons ketidakpastian yang mungkin terjadi. Setelah itu, organisasi harus memantau dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, pengendalian, dan peraturan yang berlaku tersebut dipatuhi melalui sistem manajemen kepatuhan (compliance).

Dalam praktiknya, kadang kala manajemen risiko berjalan terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya, setelah itu, compliance mengikuti. Nah, ke depan pelaksanaan antara governance framework, manajemen risiko dan compliance harus terintegrasi.

Sejak kapan Indonesia mengadopsi GRC ini?

GRC itu sebenarnya bukan ide baru, tapi ide lama yang fine tuning, sehingga implementasinya lebih visible, bisa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dengan mudah. 

Sejak tahun 2017, OJK sudah mulai menyosialisasikan GRC. Sejak saat itu, kita mulai melihat di perbankan, asuransi, dan di lembaga keuangan lainnya sudah mulai dengan konsep GRC, kemudian muncul peraturan GRC yang terintegrasi. 

Apakah urgensi GRC bagi industri di Indonesia? 

Penerapan GRC erat kaitannya dengan kinerja perusahaan (bisnis). Kalau ingin menembus pasar global dan menghadapi tantangan global, mau tidak mau perusahaan-perusahaan itu harus menerapkan GRC dalam menjalankan bisnisnya. 

Penerapan GRC ini dapat meningkatkan citra dan image perusahaan di mata para pemangku kepentingan. GRC ini mampu meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan, serta mencegah praktik-praktik yang menggerogoti pertahanan dan ketahanan sebuah perusahaan. Penerapannya mampu menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kredibilitas dan nilai perusahaan, serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan.

Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah siap untuk menerapkan GRC?

Sementara ini, yang sudah advance dan siap menerapkan GRC adalah industri perbankan atau keuangan. Sebab peraturan-peraturan di industri keuangan itu sudah advance. Jadi, untuk menerapkan GRC ini, Indonesia masih menggunakan pendekatan regulator driven. Masih didorong oleh regulasi. Sedangkan dari sudut filosofinya, pelaksanaan GRC itu beyond the rule and regulation. Artinya, harus melebihi dari peraturan atau regulasi itu sendiri. Karena itu, perlu inisitif dan keyakinan dari orang-orang yang berkepentingan itu sendiri bahwa dengan diterapkannya GCG akan memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja perusahaan. 

Jadi, bukan sekadar taat peraturan, melainkan karena kebutuhan. Dengan GRC, perusahaan-perusahaan mampu tumbuh dan berkelanjutan.

Jadi, idealnya, GRC harus dilaksanakan secara sukarela? 

Ya, idealnya, penerapan GRC dilakukan secara sukarela oleh setiap perusahaan, terutama industri jasa keuangan, dengan pemahaman bahwa implementasi yang mereka lakukan akan meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Namun, sekarang ini perusahaan-perusahaan masih regulatory driven, masih didorong oleh pemerintah. 

Bagaimana agar prinsip-prinsip GCG ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan?

Secara praktis, prinsip-prinsip GCG itu harus didetailkan dalam code of ethic dan code of conduct perusahaan, kemudian disosialisasikan dengan benar, sehingga code of ethic tersebut dapat menjadi budaya sehari-hari insan perusahaan.

Baca juga: Harapan untuk Penerapan GRC di Indonesia