Pemerintah Ajak Swasta dan BUMN Bangun Ibu Kota Baru

Pemerintah Ajak Swasta dan BUMN Bangun Ibu Kota Baru
Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Indonesia. Rencana ini bukanlah rencana baru, bahkan sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Namun rencana itu tenggelam karena tidak direncanakan dengan matang.

Agar tidak hanya menjadi wacana, Presiden Jokowi meminta Kementerian Bappenas untuk memasukkan rencana pemindahan ibu kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua. Dalam RPJMN tersebut, proyek Pemindahan Ibu Kota Negara berada dalam program Prioritas Nasional nomor dua, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Alasan pemilihan daerah 

Tepat pada 26 Agustus ini, Presiden Jokowi mengumumkan wilayah yang terpilih menjadi ibu kota baru, yaitu provinsi Kalimantan Timur, spesifiknya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Presiden Jokowi menyebutkan alasan di balik pemilihan lokasi ibu kota baru di provinsi Kalimantan Timur di antaranya minim resiko bencana, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tsunami dan tanah longsor; strategis di tengah Indonesia; dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda yang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap; serta telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.

Baca Juga: Jika Ibu Kota Jadi Pindah ke Kalimantan, Telkomsel Siap Kawal

Kementerian Sekretariat Negara
 

Anggaran yang dibutuhkan

Hasil kajian Bappenas memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun yang terdiri sebagai berikut. Namun angka ini belum pasti karena dibutuhkan kajian selanjutnya:

  • Fungsi utama, meliputi gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI. Komponen ini memiliki anggaran sekitar Rp32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen kedua meliputi rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen ini, memiliki anggaran sekitar Rp265 triliun dan bersumber dari Non-APBN.

  • Fungsi pendukung, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah serta ruang terbuka hijau yang memiliki total anggaran sekitar Rp160 triliun. Sumber komponen untuk fasilitas sarana dan prasarana bersumber dari skema kerja sama sedangkan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN.

  • Pengadaan lahan sekitar Rp 8 triliun. 

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan usai rapat terakhir mengenai IKN baru (6 Agustus) lalu hanya mampu menyediakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp93 triliun. Jumlah tersebut berasal dari alokasi APBN selama tahun berjalan atau multi years dan hanya akan menyerap sekitar 3,77 persen. 

Sebagai informasi, APBN tahun 2019 berjumlah sekitar 2.461 Triliun, sehingga penggunaan APBN yang digunakan untuk IKN bisa dibilang tidak akan mengganggu anggaran untuk pembangunan yang lain karena total biayanya yang hampir menyerap 20 persen dari total APBN. "Kami ingin menegaskan kalau APBN tidak akan terganggu gara-gara bangun ibu kota baru. Uang dari APBN itu sumbernya," ujar Bambang usai rapat bersama Jokowi. 

Oleh karena itu, pemerintah meminta dukungan dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah pun perlu memikirkan skema pembiayaan yang lebih kreatif sehingga dapat membantu menutupi anggaran tanpa membebani APBN.

Postur APBN tahun 2019, sumber: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

 

Skema Pembiayaan Swasta - BUMN

Pemerintah akan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk membantu pembiayaan IKN baru, terutama aset pemerintah yang berada di segitiga emas Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD yang memiliki valuasi sebesar Rp150 triliun. Pemanfaatan aset-aset ini, menurut Bambang, akan diberlakukan beberapa skema, yaitu:

  1. Skema tukar guling. Skema ini menawarkan penyewaan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada. 

  2. Menjual langsung ke pengembang atau perusahaan non pemerintah. 

  3. Sewa atau beli gedung dengan syarat pengembang akan berkontribusi dalam pembangunan IKN baru.

Selain itu, pemerintah juga sedang menggodok skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Mengutip definisi KPBU menurut Kementerian Bappenas, KPBU adalah: 

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.”

Dalam hal ini, pemerintah mengajak swasta dan BUMN berkontribusi dalam sistem skema KPBU. BUMN ditugaskan untuk membantu dari segi infrastruktur transportasi yaitu untuk meningkatkan kapasitas bandara dan pelabuhan, sedangkan badan usaha swasta diperuntukkan untuk fasilitas pendukung meliputi gedung-gedung perkantoran, listrik, air bersih, sarana pendidikan dan kesehatan, serta hotel, restoran dan pusat perbelanjaan. Sedangkan pemanfaatan dari sistem KPBU diperuntukkan untuk gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN). 

Skema dan karakteristik modalitas KPBU sangat bervariasi tergantung beberapa pertimbangan. Menurut toolkit KPBU, variasi skema KPBU pada umumnya terdiri dari empat tipe:

1) Kontrak Kelola atau Management Contract adalah bentuk KPBU di mana pihak swasta menjalankan fungsi pengelolaan penyediaan barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur dan/atau sarana yang telah dibangun oleh Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan oleh swasta. 

2) Kontrak Jasa atau Service Contract adalah bentuk KPBU dimana pihak swasta tidak mendapatkan porsi manajemen namun hanya terbatas kepada penyediaan jasa pelayanan. Pemasukan untuk pihak swasta adalah imbal jasa tetap sesuai kontrak dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

3) Kontrak Sewa atau Leasing Contract adalah bentuk KPBU di mana Pemerintah sebagai pemilik aset baik infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada pihak swasta untuk diusahakan. 

4) Kontrak Bangun-Guna-Serah atau Build-Operate-Transfer (BOT) adalah bentuk KPBU yang mensyaratkan swasta membangun aset, mengoperasikannya dalam periode tertentu dan memberikan pelayanan dengan level yang disepakati kepada masyarakat. Ketika habis masa kelola, kepemilikan diserahkan kepada Pemerintah di mana Pemerintah dapat melanjutkan kerja sama dengan pihak yang sama, mengelola aset ini sendiri, atau memberikan kontrak konsesi kepada pihak lain. 

5) Kontrak Konsesi atau Concession adalah bentuk KPBU yang mirip dengan BOT namun Badan Usaha atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung dari pelanggan. Sedangkan pada BOT, sektor publik yang menarik retribusi. 

6) Kontrak Bangun-Guna-Milik atau Build-Operate-Own (BOO) adalah bentuk KPBU yang mirip dengan BOT namun tidak memiliki unsur pemindahan kepemilikan di akhir masa konsesinya kecuali bila dibeli, baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta lain yang berminat. 

7) Divestasi atau Divestiture adalah pelepasan kepemilikan sebagian dan/atau keseluruhan aset Pemerintah kepada swasta untuk diusahakan. Kontrol Pemerintah atas swasta hanya pada perizinan jenis usaha atau pelayanan.

Melalui beberapa skema di atas, swasta ataupun BUMN dapat memilih variasi skema yang sesuai dengan perusahaannya.

Baca Juga: Adhi Karya Siap Penuhi Target Pengoperasian LRT Jabodebek pada Mei 2019

 

Cerita Sukses KPBU Pemerintah - BUMN

Sistem KPBU di Indonesia sudah lama diterapkan dan terbilang sukses dalam membantu banyak proyek infrastruktur di Indonesia seperti contohnya pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. 

Implementasi KPBU di Indonesia. Sumber: Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.

 

Menilik Toolkit KPBU Sektor Transportasi Perkotaan tahun 2016, terdapat guideline-guideline yang harus dipertimbangkan Badan Usaha dan Pemerintah dalam menyelenggarakan KPBU.

Contohnya dari segi finansial, terdapat perbedaan antara alternatif penyediaan infrastruktur secara tradisional oleh Pemerintah (Public Sector Comparator – PSC) dan KPBU adalah KPBU menggunakan KPBU membutuhkan perhatian pada Nilai Manfaat Uang (Value for Money – VFM) pada setiap perhitungan proyeknya sehingga proyek yang akan dijalankan dapat memberikan nilai manfaat positif untuk uang di masa mendatang terhadap Badan Usaha yang bekerja sama. Dengan memperlihatkan nilai manfaat uang di masa datang, potensi-potensi sumber pendapatan juga perlu diperhatikan agar cashflow atau pengembalian investasi dapat berjalan. Seperti contohnya, untuk sektor kereta api perkotaan, umumnya dibagi menjadi dua sumber pendapatan, yaitu Pendapatan dari tiket penumpang (Farebox) dan Pendapatan Non-Farebox (TOD, iklan, area parkir, sewa gudang, sewa internet, usaha retail, dan usaha lainnya).

Selain dari segi finansial, permasalahan-permasalahan lain yang perlu dikaji  antara lain risiko lokasi, operasional, politik, konstruksi, aset perlu bersama dijabarkan dan ditentukan siapa penanggung jawab untuk setiap risiko-risiko tersebut. Setelah semua risiko dipahami, barulah proposal kerja sama tersebut diajukan untuk selanjutnya dilaksanakan dan dimonitor secara bersama-sama sesuai undang-undang yang berlaku.