Merunut Kisah Gagal Bayar Polis Jatuh Tempo Saving Plan Jiwasraya

Merunut Kisah Gagal Bayar Polis Jatuh Tempo Saving Plan Jiwasraya
Kronologi Gagal Bayar Jiwasraya, Image by Upperline.id

Oktober 2018 lalu, industri asuransi dikejutkan dengan kabar dari perusahaan asuransi milik Negara, Jiwasraya. Perusahaan tersebut macet bayar polis jatuh tempo dari produk yang bernama JS Proteksi Plan, yang merupakan produk dengan tipe bancassurance.

Tahun 2013, Jiwasraya menerbitkan bancassurance tersebut melalui tujuh partner bank yaitu BTN, Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI).

JS Proteksi Plan atau JS saving plan merupakan asuransi single premi yang dibayar di muka dengan kisaran nilai dari 100 juta rupiah hingga 5 Miliar rupiah, bervariasi sesuai kebijakan bank. Jiwasraya menjanjikan bunga sebesar 6,5% per tahun. Produk ini memiliki durasi kontrak 5 tahun dan nasabah bisa mencairkan dana investasinya setiap tahun.

Oktober lalu, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga terpaksa menunda pembayaran polis yang jatuh tempo pada bulan tersebut. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 802 miliar rupiah.

                                                          (diolah dari berbagai sumber)

Sebagai solusinya, Jiwasraya menawarkan skema roll over atau memperpanjang kontrak dengan iming-iming bunga roll over 7 % pertahun. Jika nasabah menolak opsi tersebut, maka mereka bisa menarik dananya meskipun harus menunggu hingga perseroan mendapatkan dana likuid untuk membayar. Jiwasraya menjanjikan imbal hasil atas dana yang jatuh tempo tersebut sebesar 5,75% per tahun selama menunggu.

Hexana Tri Sasongko, Direktur Investasi dan Teknologi Informasi Jiwasraya kala itu, di sebuah media menyatakan bahwa salah satu penyebab gagal bayar tersebut adalah menurunnya nilai asset yang menjadi portofolio saving plan. Dari portofolio dalam produk finansial tersebut, sebanyak 80 persen berada di pasar saham.

Meskipun investasi saham terbilang likuid, tapi sebagai BUMN, Jiwasraya tidak bisa begitu saja melakukan aksi cut loss untuk mendapatkan dana. Pasalnya, jika perusahaan menjual saham ketika harga saham anjlok, perusahaan dianggap telah melakukan korupsi karena merugikan aset negara.

Sementara sumber lain menyebut masalah ini timbul salah satunya karena aktivitas investasi Repurchase Agreement (Repo) Saham yang dilakukan Jiwasraya. Repo saham adalah kontrak jual-beli saham dengan janji membeli atau menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Selama periode Repo, penjual akan memberikan bunga kepada pembeli. Sayangnya, dalam kontrak repo saham tersebut, Jiwasraya mengalami kerugian karena pihak pembeli enggan membeli kembali saham tersebut.

Repo sendiri dilakukan Jiwasraya sebelum saving plan beredar. Jika benar karena kesalahan investasi Repo, maka persoalan gagal bayar timbul akibat langkah bisnis manajemen Jiwasraya terdahulu. 

Direktur Utama Jiwasraya yang menjabat saat masalah ini mencuat, Asmawi Syam, sebetulnya sudah melihat kejanggalan dalam laporan keuangan tahun 2017. Saat diangkat Mei 2018, hal pertama yang dia lakukan adalah mempelajari laporan keuangan tahun sebelumnya. Karena mencium ketidakberesan, Asmawi meminta perusahaan akuntan publik PriceWaterhouseCooper (PWC) untuk mengaudit ulang laporan keuangan tersebut.

Hasil audit ulang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Laba yang diklaim sebesar 2,4 triliun rupiah pada tahun 2017 menyusut jadi hanya sebesar 360 miliar rupiah. Laba bersih dalam laporan keuangan yang sudah diaudit PWC pun sebetulnya masih berstatus adverse atau perlu pembuktian di berbagai pos. Dengan begitu, PWC belum bisa memutuskan status Jiwasraya sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada bulan November 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Hexana Tri Sasongko menjadi Direktur Utama menggantikan Asmawi. Hexana bersama manajemen lainnya harus mengemban tugas berat untuk menyelesaikan prahara tersebut.

Beberapa solusi sudah dicoba misalnya saja dengan menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) senilai 500 miliar rupiah. Penerbitan surat ini secara resmi dicatatkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada Mei 2019.

Selain itu, perseroan juga berencana untuk berkongsi dengan empat BUMN besar lainnya seperti PT Bank Tabungan Negara, PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia dan PT Telkomsel. Keempat perusahaan tersebut akan memberikan akses customer base dan jaringan distribusi Jiwasraya untuk menyediakan produk asuransi jiwa.

Baca Juga:

Prahara Jiwasraya, Pelajaran Tentang Tata Kelola Perusahaan

Mengulik Sejarah Panjang Asuransi Jiwasraya

Video: Dari mana Perusahaan Asuransi Mendapat Untung?