Menunggu Realisasi Holding Karya dan Holding Perumahan 

Menunggu Realisasi Holding Karya dan Holding Perumahan 
Kementerian BUMN tengah memaparkan pembentukan Holding BUMN Infrastruktur serta Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan. (Foto: Kementerian BUMN).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana pembentukan kembali Holding BUMN. Setelah sukses mengabungkan Holding Semen, Holding Pupuk, Holding Migas dan Holding Pertambangan, pemerintah di sisa 2018 sampai 2020, segera membentuk Holding Infrastruktur atau Holding Karya dan Holding Perumahan. 

Dalam roadmap BUMN 2016-2019, pemerintah menginginkan BUMN menjadi 85 dari 112 BUMN yang beroperasi. Hal ini agar menciptakan efisiensi dan produk BUMN dalam situasi persaingan global saat ini.

Selain itu, data menunjukkan, hampir 90 persen total penjualan dari seluruh 112 BUMN dihasilkan oleh 25 BUMN. Kontribusi BUMN kepada negara pada tahun 2017 mencapai 202 triliun rupiah dalam bentuk dividen dan pajak. Pertumbuhan aset mencapai 10 persen per tahun dimana pada 2017, total nilai aset BUMN adalah 6.325 triliun rupiah.

Dilansir situs FEB UI, studi Booz Allen di 2014 menunjukkan, responden dunia usaha Indonesia adalah yang paling tidak siap di ASEAN dalam menghadapi integrasi pasar regional. Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan kesiapan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Direktur Pelaksana Lembaga Manajemen FIB Universitas Indonesia Toto Pranoto menyebutkan, ide pembentukan holding, sudah hampir dua dekade lalu diluncurkan. Namun, progres baru terlihat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.“Sinergi antar-BUMN sudah dicanangkan lama, tetapi pelaksanaan agak tersendat," katanya.

Ia mengatakan, pembentukan holding BUMN akan memperkokoh daya saing di pasar domestik dan mampu bersaing di pasar regional dan bahkan di pasar global yang menjadi dambaan publik. Indonesia, lanjut Toto, dari hasil studi disebutkan menjadi negara yang paling tidak siap menghadapi integrasi pasar regional, kalah dibandingkan dengan kesiapan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam di ASEAN.

Kementerian BUMN telah menetapkan, untuk holding BUMN Karya yang menjadi induk adalah Hutama Karya (induk) dengan anggota holding, terdiri dari Jasa Marga, Adhi Karya, Waskita Karya, Yodya Karya dan Indra Karya.

Sementara itu, untuk holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan, yang menjadi induk adalah Perumnas, dengan anggota holding Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Virama Karya, Amarta Karya, Indah Karya, dan Bina Karya.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, jadwal pembentukan dua holding diharapkan rampung pada 2020. Sehingga pada 2020-2022 holding, sudah menjalankan sejumlah rencana bisnis. 

"Upaya-upaya sinergi BUMN kita push agar bersama-sama, tidak gontok-gontokan. Kalau neraca kita sangat besar, bisa pakai juga untuk investasi," ujarnya, Kamis, 15 November 2018.

Pada semester pertama 2018, rata-rata pertumbuhan aset BUMN Karya berada di angka 55,98 persen. Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh pertumbuhan liabilitas yang rata-ratanya sebesar 72,77 persen. Perum Perumnas yang bakal menjadi induk holding BUMN Perumahan, pada 2017 mencatatkan aset sebesar 7,3 triliun rupiah dengan jumlah laba bersih 212 miliar rupiah atau naik dibandingkan 2016 sebesar 152 miliar rupiah. 

PT Hutama Karya (Persero) yang ditunjuk menjadi induk holding, pada Triwulan III 2018, mencatat pencapaian kinerja dengan laba bersih 1,4 triliun rupiah atau tumbuh 131,39 persen (yoy) dibandingkan tahun 2017 sebesar 631 miliar rupiah. Tabel Rasio Keuangan Hutama Karya Triwulan III

"Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, laba bersih Hutama Karya telah melampaui target tahun 2018 (full year target), hal ini dicapai karena kami telah melakukan berbagai inovasi, perbaikan metode kerja, perubahan struktur organisasi, dan efisiensi dalam melakukan procurement,” ujar Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan yang juga Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Jawa Barat Acuviarta Kartabi menegaskan, Holding BUMN saat ini tidak berimbas pada peningkatan daya saing BUMN. BUMN Karya ataupun BUMN Perumhaan yang akan disatukan, selama ini mayoritas proyek didapat dari pemerintah."Perlu dibuktikan,jika BUMN itu bisa menarik proyek swasta," katanya.

Pemerintah, katanya, diuntungkan dengan pembentukan holding dengan memudahkan secara pengelolaan keuangan dan manajemen aset. "Tapi ujungnya adalah memudahkan BUMN mendapatkan utang baru. Bahkan rata-rata saat ini utang BUMN Karya, sudah sangat tinggi karena penugasan pemerintah terutama untuk proyek infrastuktur dasar."

Acuviarta menilai, pembentukan holding kurang tepat. Harusnya, mendong BUMN bersaing secara sehat dengan swasta dan mengurangi penugasan yang diberikan pemerintah. "Belum tentu dengan Holding Karya dan Perumahaan, daya saing mereka dalam menggarap proyek swasta meningkat atau ekspansi ke regional Asean atau internasional jika hanya terbiasa mengelola proyek penugasan pemerintah."