Menko Perekonomian: 245 Proyek Strategis Nasional Butuh Investasi Rp4.197 Triliun

Menko Perekonomian: 245 Proyek Strategis Nasional Butuh Investasi Rp4.197 Triliun

Pemerintah Indonesia mempunyai 245 proyek dan dua program di Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp4.197 triliun. Untuk itu dibutuhkan peran serta aktif dari semua perusahaan dalam negeri baik BUMN/BUMD maupun swasta untuk berperan aktif mensukseskan PSN tersebut.

Dari kebutuhan tersebut, yang bisa dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya Rp525 triliun, dari BUMN/BUMD sebesar Rp1.258 triliun dan dari Swasta diharapkan bisa menutupi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp2.414 triliun.

Oleh karena itu, Pemerintah sangat mendukung munculnya instrumen-instrumen baru terutama yang berasal dari pasar modal, salah satunya melalui sekuritisasi aset yang dilakukan oleh BUMN.

“Pemerintah sangat mendukung upaya untuk menghidupkan berbagai macam instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang atau menengah”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dikutip Ekon.go.id.

Dalam keterangan yang dilansir Setkab.go.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran Pemerintah.

Seperti Perpres Nomor 58 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai informasi, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.(DD)