Menanti Indonesia Tak Lagi Impor Minyak Mentah dan BBM

Menanti Indonesia Tak Lagi Impor Minyak Mentah dan BBM
Kilang PT Pertamina (Persero). Sumber: Pertamina

Indonesia dan impor BBM adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ketergantungan Ibu Pertiwi terhadap impor minyak mentah dan BBM sangat amat tinggi. Saat ini, hampir 50% kebutuhan BBM nasional masih berasal negera lain. Bahkan menurut data worldtoexports.com, di tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara importir minyak terbesar di Asia Tenggara, setelah Singapura dan Thailand. 

Menurut Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) Ignatius Tallulembang, volume kebutuhan BBM nasional memang besar dan akan terus naik. Pada tahun 2018 saja, angkanya mencapai 1,4 juta barel per hari ekivalen minyak. Celakanya, kilang perseroan yang berkapasitas 1,05 juta barel per hari itu hanya bisa menghasilkan 700.000 barel per hari. 

Selain BBM, Indonesia juga mengimpor petrokimia. Angkanya mencapai 40%. Sebagai salah satu dari produk turunan minyak bumi, suplai petrokimia juga penting. Isu ini menjadi mengkhawatirkan bila Asia Tenggara sebagai salah satu supplier ironisnya berada dalam kondisi defisit bahan bakar. 

"Selain bahan bakar, impor petrokimia Indonesia juga mencapai 40%. Padahal Asia Tenggara sudah dalam kondisi defisit bahan bakar," kata Tallulembang, 24 April 2019.

Baca juga: Desi Arryani, Kartini Tangguh dari Jasa Marga

Lebih jauh, kata Tallulembang, kondisi ini dapat mengancam ketahanan energi nasional. Selain itu importir bahan bakar juga memiliki posisi tawar dalam harga dan suplai. Tentunya kondisi ini sangat tak menguntungkan Pertamina.

Itu saja kah? Ternyata belum! Masih menurut Tallulembang, kilang minyak indonesia rata-rata sudah berumur 20 tahun. Usianya yang uzur ini tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM nasional, seperti premium, diesel dan avtur. Selain tingkat produksi yang masih di bawah kapasitas, margin kilang Pertamina pun hanya pas-pasan. Jadi dibutuhkan teknologi terkini dengan kompleksitas tinggi untuk melambungkan profit. 

 

 

Selain itu, minimnya teknologi itu juga membuat kilang Indonesia hanya mampu memproduksi BBM dengan kualitas Euro 2, padahal BBM domestik dituntut untuk memenuhi spesifikasi Euro 4. Jika tidak dilakukan, Pertamina akan mendapatkan konsekuensi dari pemerintah. 

Yang tak kalah penting adalah masalah suplai minyak mentah. Sebagian besar crude yang akan membanjiri pasar adalah jenis minyak asam (sour crude). Padahal kilang Pertamina dirancang untuk mengolah jenis minyak manis (sweet crude). Ironisnya, crude jenis ini sudah semakin langka di pasaran dan harganya pun sungguh aduhai, bisa merusak kantong perseroan. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, Pertamina harus melakukan modifikasi kilangnya agar dapat mengolah sour crude.

Melihat betapa sudah SOS-nya kondisi perkilangan nasional, pemerintah -sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyo- bermimpi Indonesia mempunya kilang baru. Maklum saja, kilang terakhir yang dibangun Pertamina adalah Kilang Balongan yang berkapasitas 125.000 barel per hari di tahun 1998. Sejak itu, pembangunan kilang relatif hanya sebatas rencana dan wacana, belum satu pun terealisasi.

Pertamina memang tak pernah duduk diam. Perusahaan pelat merah itu agresif mencari-cari investor, baik dalam untuk urusan duit, maupun untuk masalah suplai minyak mentah. Soalnya jika mengandalkan pasokan dari dalam negeri, itu ibarat mimpi di siang bolong alias sia-sia. Sementara kalau hanya mengandalkan kantong sendiri tentunya amat berat, mengingat banyak proyek Pertamina yang juga harus digarap.

Sejauh ini, perusahaan pelat merah itu berhasil menggandeng perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco untuk melakukan modifikasi Kilang Cilacap senilai 5,8 miliar dolar AS. Tak hanya itu, perseroan juga sukses menggaet perusahaan asal Rusia, Rosneft, untuk membangun Kilang Tuban sebesar 300.000 barel per hari dengan dana 15,7 miliar dolar AS. Sementara itu, Pertamina juga merangkul perusahaan asal Oman, Overseas Oil Group (OOG), untuk membangun Kilang Bontang senilai 10 miliar dolar AS. Kapasitasnya sama dengan Tuban.

 

Pemerintah pun, menurut Tallulembang, juga mendorong upaya Pertamina tersebut. Misalnya dengan menelurkan sejumlah regulasi untuk memastikan proyek pembangunan kilang bisa dijalankan dan juga lebih atraktif bagi investor. Terhitung sejak tahun 2015-2018, terdapat 2 Peraturan Presiden dan 4 Keputusan Menteri ESDM terkait pembangunan dan pengoperasian kilang yang dikeluarkan pemerintah. 

Adanya dukungan pemerintah membuat Pertamina semakin semangat 45 dalam membangun dan menggaet investor. Cita-cita perseroan untuk membangun kilang baru maupun memodifikasi kilang eksisting semakin berkibar. 

Dalam master plan perusahaan, disusun lah proyek kilang yang disebut dengan Refinery Development Master Plan (RDMP). Dalam proyek tersebut, Pertamina akan melalukan modifikasi 4 kilangnya, yaitu Balongan, Balikpapan, Cilacap, dan Dumai. Selain itu, juga ada pembangunan 2 kilang baru yang disebut dengan proyek Grass Root Refinery (GRR). Keduanya akan dibangun di Tuban dan Bontang. 

Ke-6 proyek ini diharapkan tuntas pada tahun 2026. Ketika seluruh proyek berjalan, maka kapasitas kilang Pertamina akan melambung ke angka 2 juta barel per hari. Produksi bahan bakar bisa mencapai 1,7 juta barel per hari dengan kualitas produk Euro 5.

Menurut Tallulembang, tahapan setiap proyek lebih cepat dari jadwal normal. Misalnya saja Kilang Tuban telah mencapai sejumlah target strategis, antara lain penyelesaian bankable feasibility study (BFS), tender seleksi process licensor, general engineering design (BED) dan front end engineering design (FEED). Diharapkan, proyek ini akan selesai pada 2025. 

Kemajuan-kemajuan memang tampak pada beberapa proyek kilang Pertamina lainnya, kecuali Kilang Cilacap. Khusus proyek ini, perseroan tampaknya menemukan sedikit kesulitan dengan calon mitranya di sini, yaitu Saudi Aramco. Di proyek ini Pertamina ingin meningkatkan kapasitas kilang 348.000 barel per hari saat ini menjadi 400.000 barel per hari.

Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan di tahun 2015. Sejak itu, keduanya aktif dalam melakukan diskusi bisnis. Namun kenyataan tak seindah angan-angan. Dalam pembahasan tersebut, baik Pertamina maupun Aramco sudah deal dalam urusan insentif pajak, masalah lahan dan juga rencana spin off. Tapi nyatanya, keduanya terganjal dalam urusan valuasi aset.

"Dari 3 condition precedent itu, semuanya sudah dipenuhi tapi belum ada kesepakatan valuasi aset kilang eksisting. Ini masih belum ketemu," jelas Tallulembang. 

Jika mengikuti kesepakatan sebelumnya, maka Desember 2018 adalah waktu terakhir bagi Aramco untuk menentukan apakah lanjut atau batal dalam menjalin kerja sama dengan Pertamina di Cilacap. Namun Pertamina memperpanjang tenggat itu sampai Juni 2019. Harapannya, keduanya mencapai kesepakatan sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana.

"Namun demikian kita masih mencoba sampai waktu yang tersisa di bulan Juni. Kita butuh dana dari mereka. Tapi kalau tidak bisa lanjut, ya tidak usah dipaksa. Para pihak sepakat untuk lakukan alignment sampai Juni," kata Tallulembang. 

Meski demikian, Tallulembang menegaskan, Pertamina tetap komit untuk melanjutkan proyek ini, dengan ataupun tanpa partner. Perseroan juga optimistis pembangunan megaproyek kilang dapat terlaksana dengan lancar sesuai target.

Jalan masih panjang bagi Pertamina untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut. Namun bukan suatu hal yang mustahil. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institut Komaidi Notonegoro, mimpi Pertamina untuk menyelesaikan proyek kilang tepat waktu di 2026 sangat mungkin. Tapi langkah tersebut berpotensi untuk mengorbankan proyek-proyek migas perusahaan lainnya.

 

"Mungkin kilang on target, tapi mungkin proyek-proyek lainnya berpotensi dikorbankan. Uangnya ada, tapi harus difokuskan ke kilang. Ya mungkin saja proyek lainnya jadi molor sedikit," jelas Komaidi kepada Upperline, 26 April 2019.

Selain itu, Komaidi juga menyarankan pemerintah untuk melakukan perbandingan dengan negara lain terkait insentif yang diberikan kepada investor. Hal ini dilakukan agar ada benchmark sehingga insentif yang diberikan Indonesia bisa dapat kompetitif.

"Margin kilang itu kecil. Makanya pemain hulu agak berat untuk masuk ke bisnis hilir. Untuk memperkecil gap itu, perlu insentif.  Pemerintah perlu membandingkan dengan insentif yang diberikan negara lain, terutama negara tetangga," tukas Komaidi. 

Demikian lah. Indonesia masih merangkak untuk menuntaskan proyek kilang demi  mengurangi dependensi impornya. Jika seluruh proyek tuntas, maka impor BBM akan berkurang drastis. Bahkan Pertamina memperkirakan akan ada kelebihan produksi solar yang kemungkinan bisa diekspor. Jadi bukan tak mungkin jika kini Indonesia masih menjadi negara importir, suatu hari kelak akan menjadi eksportir. Dan ini tentunya membutuhkan komitmen pemerintah dan kerja keras Pertamina.

Baca juga: Antara Pertamina, Avtur dan Harga Tiket Pesawat Domestik