KPK-BUMN Sepakat Tangani Korupsi dengan Sistem Whistle Blowing

KPK-BUMN Sepakat Tangani Korupsi dengan Sistem Whistle Blowing
Erick Thohir saat prosesi penandatanganan kesepakatan KPK-BUMN (sumber: dok. KBUMN)

BUMN menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberantasan korupsi di perusahaan. Kedua pihak pun menandatangani perjanjian kerja sama pada 2 Maret 2021. 

Pada kesepakatan kali ini, terdapat 27 BUMN yang berpartisipasi. Adapun fokus dari kerja sama kali ini adalah penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System" (WBS) terintegrasi.

Kesepakatan ini diharapkan dapat menghindarkan duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK. Erick Thohir, Menteri BUMN menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari transformasi BUMN.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN," ungkapnya dalam siaran pers tertulis, 2 Maret 2021.

Ia melanjutkan bahwa dalam kasus korupsi, tidak ada istilah pandang bulu. Segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil. 

"Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka," ujar Erick.

Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

"Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini," ujarnya.

 

Dengan transparansi tersebut, presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN. Mereka juga bisa melihat langsung keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, apakah itu penugasan atau aksi korporasi.

Terkait kesepakatan dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, telah dilakukan kerja sama serupa dengan dua BUMN, Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

"Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini," kata Erick.

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri. Masing-masing tahapan adalah untuk kelompok-kelompok BUMN yang ikut berpartisipasi dengan kesepakatan ini.

Baca juga: Pupuk Indonesia Raih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan