Kolaborasi BUMN-BUMDes Hadirkan BUMN Shop Demi Perputaran Uang di Desa

Kolaborasi BUMN-BUMDes Hadirkan BUMN Shop Demi Perputaran Uang di Desa
Peresmian BUMN Shop oleh Menteri BUMN Rini Soemarno (Sumber: BNI)

Pembangunan desa terus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK lewat gelontoran dana triliunan rupiah buat desa serta pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya, agar masyarakat desa berdaya secara ekonomi serta adanya perputaran uang di berbagai pelosok desa.

Langkah memajukan perekonomian desa juga dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuh perusahaan negara meluncurkan program BUMN Shop, yang operasionalnya bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak.

Tujuh BUMN terlibat dalam inisiasi awal BUMN Shop, yakni Bank BNI, Pertamina, Pupuk Indonesia, PPI, Kimia Farma, Bulog, dan Telkom yang secara terintegrasi menyediakan layanan perbankan, sembako dan produk UMKM, obat-obatan, kebutuhan pulsa, internet, penyediaan produk BBM dan LPG, hingga kebutuhan pupuk.

Pada tahap awal ini, BUMN Shop telah tersedia di 15 desa tertinggal yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian BUMN menargetkan sebanyak 176 outlet BUMN Shop di Sukabumi sampai dengan Januari 2019.  Di Jawa Barat, ditargetkan akan ada 500 BUMN Shop yang hadir di setiap pada Maret 2019.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat meresmikan BUMN Shop di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi menegaskan, pembentukan BUMN Shop merupakan komitmen BUMN mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Misalnya, BUMN Shop Desa Sukajaya adalah salah satu dari 15 outlet yang paling awal dirintis di Sukabumi. BUMN Shop ini, dikelola langsung oleh BUMDes Terus Jaya Sehati, dengan dukungan Bank BNI. 

"BUMN berkolaborasi dengan BUMDes dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat, kami harapkan perputaran uang di desa meningkat. Selain itu kami juga memberikan bantuan pendidikan, pembinaan sehingga mereka bisa menjadi manager yang handal," kata Rini Soemarno pada 22 Desember 2018. 

Tujuan kolaborasi ini, lanjutnya, adalah agar dana desa tetap berputar di desa, tidak kembali ke kota. Pada akhirnya hal ini akan mendorong perekonomian desa dan menyejahterakan masyarakat desa. 

Dengan ciri khas produk tertentu yang dijual BUMDes, dan adanya tambahan dukungan dari BUMN, maka bisa terjadi perluasan jaringan penjualan produk BUMDes di seluruh jaringan BUMN Shop yang tersebar di seluruh Indonesia.   "Terdapat pula jaminan pasokan barang dan kepastian harga jual dari BUMN yang menjadi produsen dari komoditas tersebut. Dengan demikian, BUMDes bisa mendapatkan harga yang lebih kompetetif," katanya.

Baca juga: BNI Kawal Musim Tanam di Deli Serdang

Corporate Secretary BNI Kiryanto menjelaskan pola kolaborasi yang diterapkan dalam keterlibatan BUMN dengan BUMDes. Dalam hal ini BNI berperan menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan melalui Agen46, yang melayani berbagai macam transaksi keuangan antara lain buka rekening, tarik/setor tunai dan pembayaran berbagai macam tagihan seperti PDAM, PLN, BPJS dan lain-lain.

Kemudian, Bulog menjual produk seperti BerasKita, MinyakKita dan GulaKita. Lalu, apabila terdapat kebutuhan pupuk,  Pupuk Indonesia Holding menjual berbagai macam pupuk untuk kebutuhan petani. 

Tak ketinggalan, Telkom Indonesia menyediakan Wifi Corner yang dapat memfasilitasi kebutuhan telekomunikasi digital. PT PPI menyediakan layanan pengantaran layanan online, Pertamina menyediakan LPG dan BBM melalui PertaShop. "BUMN Shop hadir untuk menawarkan solusi pemenuhan kebutuhan utama masyarakat," ujarnya.  

Menteri Rini menegaskan, BUMN tidak sebatas memasok ketersediaan produk tapi juga pemikiran jangka panjang, bagaimana bisa menambah lapangan pekerjaan, menciptakan aktivitas produktif di tengah masyarakat. 

"Contoh kecil saja masyarakat desa banyak pakai motor, daripada beli bensin jauh-jauh kita hadirkan Pertashop milik Pertamina harganya sama seperti di SPBU," katanya.

Kementerian BUMN bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat PT Mitra BUMDes Nusantara. Bentuk badan hukum PT dipilih karena belum semua BUMDes mampu mengelola organisasi disebabkan masih terbatasnya SDM. 

"Dengan adanya PT kemudian membentuk Mitra BUMDes Desa, subsidi-subsidi akan disalurkan melalui PT Mitra BUMDes Desa. Yang penting jalan dulu, mulai dulu, nanti akan terus dibantu," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2014-2019, ditargetkan berdiri 5.000 BUMDes. Namun, sampai Juli 2018, sudah terbentuk 35.000 BUMDes. Sementara kurun waktu 2015-2018, alokasi Dana Desa telah mencapai 187 triliun rupiah, yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018