Kolaborasi Bank dan Fintech Kuatkan Inklusi Keuangan

Kolaborasi Bank dan Fintech Kuatkan Inklusi Keuangan
Dialog yang dilakukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), The Future of Finance di Jimbaran, Bali, 12 Oktober 2018 (Foto: AFTECH)

Indonesia saat ini menjadi surga bagi tumbuhnya perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau Fintech. Per September 2018, OJK mencatat jumlah perusahaan Fintech peer to peer lending yang terdaftar atau berizin OJK mencapai 67 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 40 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan.

Di sini lain, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech Peer To Peer Lending) yang tidak berijin juga sudah mulai menjamur. Paling tidak Satgas Waspada Investasi OJK per September menemukan 407 entitas penyelenggara layanan pinjam meminjam yang tidak berijin.  

Berkembangnya Fintech Peer To Peer Landing, menjadi salah satu kompetitor perbankan yang selama ini memberikan kredit pada masyarakat. Kemudahan syarat untuk mendapatkan kredit Fintech menjadi salah satu alasan masyarakat memilih Fintech. Namun, perbankan tidak mau takluk dengan semakin merebaknya Fintech. Berbagai strategi dilakukan oleh perbankan agar bisnis inti perbankan dalam penyaluran kredit tidak tergerus. 

Salah satu caranya, perbankan memilih berkolaborasi dengan Fintech atau mengubah cara bisnis layanan sesuai dengan pola kerja Fintech atau mengoptimalkan layanan bisnis digitalnya di kala ongkos membuka cabang lebih mahal serta harus mengacu aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. "Lebih baik jika kami melakukan sinergi," kata Senior Vice President Transaction Banking and Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menegaskan, Fintech berbeda dengan perusahaan keuangan konvensional dan bank. Produk Fintech menyasar segmen retail, lapisan masyarakat yang selama ini tidak terlayani lembaga keuangan konvensional, dan transaksi mikro. "Karena menawarkan akses yang mudah (accessible) dan terjangkau secara ekonomis (affordable), fintech diyakini merupakan solusi dari rendahnya penetrasi keuangan di Indonesia selama ini,” ujarnya.  

Hal senada diungkapkan Direktur Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo. Menurutnya yang memberikan pelayanan lebih baik, cepat dan efisien akan menang. "Untuk bersaing dengan fintech bank harus bisa berperilaku dinamis seperti fintech."  

OJK mencatat, pada Juli, jumlah rekening penyedia dana (lender) peer to peer lending mencapai 135.025 entitas atau meningkat 33,77 persen (ytd). Jumlah rekening peminjam (borrower) 1.430.357 entitas atau meningkat 450,91 persen (ytd).

Total penyaluran pinjaman mencapai 9,21 triliun rupiah atau meningkat 259,36 persen (ytd), dengan NPL Juli 1,4 persen. Sedangkan, kredit perbankan dan piutang pembiayaan masing-masing rata-rata hanya tumbuh sebesar 13,35 persen (yoy) dan 5,92 persen (yoy).

Asosiasi Fintech menegaskan, sinergi Fintech dengan perbankan, menjadi kunci bagi inklusi keuangan untuk penguatan ekonomi nasional. Model bisnis platform peer to peer lending diyakini Asosiasi, tidak sama dengan perbankan. Namun, keduanya hanya memiliki kesamaan produk yang terbatas tetapi akan saling melengkapi. 

"Perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence dan automation, dapat menghilangkan sebagian pekerjaan yang dahulu dilakukan secara konvensional terlepas dari keberadaan fintech, bukan berarti layanan fintech kemudian akan menggerus bank," ujar  Koordinator Satgas P2P Lending Asosiasi FinTech Indonesia dan CEO & Co-Founder Modalku Reynold Wijaya.

Sinergi perbankan dan Fintech, lanjutnya, memastikan layanan keuangan di Indonesia dapat tumbuh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai bentuk kerja sama dapat dilakukan antara kedua industri. Model kerja sama, di antaranya perbankan dapat turut menyalurkan pembiayaan kepada para UKM melalui platform Fintech atau menjadi kustodian dan pemegang dana pemberi pinjaman yang sekaligus menjamin keamanan dan transparansi.

"Tanpa Fintech, layanan keuangan Indonesia akan berada pada “status quo”. Bila Indonesia ingin melaju dalam ekonomi dunia, maka pemanfaatan kemajuan teknologi perlu menjadi fokus dalam menciptakan ekosistem finansial yang lebih lebih kompetitif dan progresif," katanya.

Ia menegaskan, layanan peer to peer landing Fintech, sekilas mirip dengan perbankan. Namun, ada perbedaan mencolok seperti suku bunga yang lebih tinggi, tenor pengembalian, serta besarnya pinjaman dimana tidak mungkin Fintech memberikan pinjaman lebih besar dibandingkan bank.

"Kedua industri ini justru komplementer bila berkolaborasi. Sinergi Fintech dan bank dapat dibandingkan dengan low cost airlines dan full service airlines yang jelas melayani segmen pasar yang berbeda, namun keduanya bertumbuh beriringan," ujarnya. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, inovasi keuangan harus tetap didorong karena membuka akses keuangan bagi masyarakat. Apalagi untuk kondisi Indonesia yang memiliki 260 juta penduduk yang tersebar di sekitar 17.000 pulau.

"Namun Indonesia  juga telah menyiapkan payung regulasi untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul seperti cyber risk, pencucian uang dan pendanaan teroris serta mengedepankan market conduct yang memadai untuk melindungi konsumen," katanya, 6 Oktober 2018. 

Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Presiden Jokowi mengingatkan, ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. "Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas," kata Jokowi, 11 Oktober 2018.

Saat Bali Fintech Agenda yang merupakan salah satu sesi di rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, paling tidak sudah ada 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan. Di antaranya, menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, serta mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan.