Kasus Suap Krakatau Steel dan Catatan Kelam BUMN

Kasus Suap Krakatau Steel dan Catatan Kelam BUMN
Ilustrasi Pekerja Krakatau Steel diambil dari Laporan Tahunan Krakatau Steel 2018

Bulan Maret lalu, Indonesia dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu direktur PT Krakatau Steel Tbk. Sehari setelah OTT, terungkap fakta bahwa Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, sebagai tersangka penerima suap dalam kasus pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel. Aksi suap tersebut dilakukan oleh kontraktor yakni Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro (Yudi) dengan seorang perantara Alexander Muskitta. 

Awalnya Wisnu merencanakan kebutuhan barang dan peralatan untuk keperluan kantor. Kemudian Alexander, menawarkan rekannya untuk dijadikan sebagai kontraktor dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Pada kesepakatannya dengan kontraktor, ternyata terdapat additional cost yang dibebankan kepada kontraktor untuk memperlancar proyek tersebut. Sebagian additional cost yang diminta Alex kepada kontraktor kemudian disalurkan kembali oleh Alex kepada Wisnu pada tanggal 22 Maret lalu di salah satu kedai kopi bilangan Bintaro. Keesokan harinya, tersangka diamankan oleh KPK dan pada hari Senin (26/03) dilakukan penggeledahan di kantor pusat Krakatau Steel di Cilegon, Banten. 

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/08) lalu, Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun, menyatakan terdakwa Yudi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan pidana selama 1 tahun dan 3 bulan ditambah denda sebesar Rp100 juta atau setara dengan tambahan pidana selama 3 bulan. Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Kurniawan divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, Wisnu dan Alexander disangkakan dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11. Apabila merujuk ke pasal tersebut, tersangka terancam pidana penjara hingga 20 tahun dan terancam denda sekitar Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Melihat rekam jejak karir Wisnu Kuncoro, ia mulai menjabat sebagai Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel sejak 29 Maret 2017 menggantikan Hilman Hasyim. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering tahun 2015-2017 dan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon tahun 2014-2015.

 

Kerugian Menahun Krakatau Steel

 

                

Peresmian Pabrik Baja Terpadu. Sumber: krakatausteel.com

 

Sebelum maraknya kasus korupsi, PT Krakatau Steel juga telah banyak disorot akibat penurunan kinerja perusahaan selama tujuh tahun terakhir yang selalu mengalami kerugian. Kerugian ini disebabkan banyak faktor: penjualan menurun, biaya produksi baja masih tinggi dan utang. Menurut BPS, nilai impor besi dan baja pada Juli 2018 sudah tumbuh 56,55 persen menjadi US$996,2 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya. Impor ini yang menyebabkan produk Krakatau Steel tidak cukup bersaing. Dari segi kekuatan pasar, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, mengatakan bahwa kondisi pasar saat ini sangat kompetitif. Menurutnya, turunnya pendapatan merupakan efek dari volume penjualan yang turun secara tahunan secara rata-rata. Selain volume penjualan, harga jual produk pun juga ikut turun. Dalam Laporan Tahunan 2019, beban kerugian pada periode berjalan mencapai US$36 juta atau setara dengan Rp504 miliar (kurs Rp14.038 per dolar AS). Beban tersebut membengkak dari bulan Maret 2018 sebesar US$5,30 juta.

Baca Juga: Utang Ribuan Triliun, Masih Amankah Neraca Keuangan BUMN?

Dari segi utang, berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, tercatat utang sebesar US$2,01 miliar, turun sedikit dari tahun 2018 lalu yaitu sebesar US$2,49 miliar. Komposisi utang tersebut sebagian besar berasal dari utang jangka pendek. Utang jangka pendek pada tahun ini mencapai US$1,4 miliar, sementara utang jangka panjangnya hanya sebesar US$968 juta. Akibatnya masih harus menelan kerugian sepanjang tahun 2019, sebab dilihat dari segi net revenue pun telah menurun dari US$486 juta pada tahun 2018 menjadi US$418 juta pada tahun 2019. 

Setelah peristiwa OTT dan kondisi perusahaan yang terus menurun, Silmy menegaskan untuk melakukan restrukturisasi dalam upaya menyelamatkan perusahaan. Restrukturisasi tidak hanya dari segi karyawan atau Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi juga bisnis dan utang. Pada SDM, Silmy mengatakan akan memangkas 30 persen dari total unit kerja secara bertahap hingga 2020. Pengurangan unit kerja di Krakatau Steel tentunya dibarengi dengan pemangkasan jumlah tenaga kerjanya. Namun, bentuk pemangkasannya bukan melalui metode Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan karyawan akan dialihkan ke anak perusahaan lainnya. Harapannya, anak perusahaan yang mendapatkan tambahan karyawan dari perusahaan induk, kinerja operasionalnya akan semakin meningkat dan pada akhirnya membantu pengembangan bisnis dari perusahaan induk.

Baca Juga: Krakatau Steel Bakal Lepas Sebagian Saham Anak Usahanya Melalui IPO

Mengapa BUMN Rentan Terkena Korupsi 

Kasus ini bukan praktek KKN pertama di lingkungan BUMN. Bulan Maret 2019 lalu, salah satu pejabat di perusahaan konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya (Persero), ditetapkan sebagai tersangka kolusi dalam proyek Jembatan Bangkinang atau Jembatan Waterfront City, di Kampar, Riau. Disusul pada awal bulan Agustus ini, KPK juga berhasil mendapati salah satu direksi Angkasa Pura II dengan PT INTI dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain itu masih banyak kasus KKN di lingkungan BUMN yang berhasil ataupun sedang diselidiki KPK. Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, sebagian besar kasus korupsi di BUMN terkait pendapatan, belanja, dan investasi BUMN. Bentuk penyimpangan terbesar yang paling banyak dilakukan adalah penyalahgunaan aset, nilai ekonomi aset tidak jelas serta kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. 

 

               

Tim KPK. Sumber: kpk.go.id

Kementerian BUMN sudah berusaha melakukan pencegahan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Namun praktiknya, peraturan tersebut masih belum dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai dengan aturan di atas kertas. Dalam acara Auditor's Talk "Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya" di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5), Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan bahwa BUMN merupakan wilayah rawan korupsi. Penyebabnya ialah upaya pencegahan dari pengawas internal masih minim terutama karena posisinya yang berada di bawah direktur utama. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan pengawas internal karena ada potensi konflik kepentingan. Posisi pengawas internal harus diubah ke bawah kewenangan komisaris atau ke Kementerian BUMN. Meskipun tak dapat dihindari, kedua pilihan itu juga mengandung risiko.

Adapun terkait tim pengawas internal, tim tersebut wajib melaporkan hasil kerjanya kepada KPK. Menurut penelitian ICW, terdapat jumlah temuan audit yang tidak konsisten selama periode tertentu. Naik turunnya jumlah temuan tersebut dikarenakan dalam aspek audit internal bergantung pada jumlah BUMN yang diaudit sebab tidak semua BUMN bisa diaudit secara rutin oleh BPK. 

Di luar dari kehadiran tim pengawas, sebenarnya perlu diperhatikan juga dari sisi struktur organisasi pada BUMN. Banyak fenomena pada perusahaan BUMN yang memiliki jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan. Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus juga beranggapan bahwa saat ini BUMN hanya bertukar posisi dari perusahaan A ke perusahaan B yang memiliki core business yang jauh berbeda dan berpotensi membentuk oligarki (elit kecil) yang akan menggoyangkan BUMN melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pula, penempatan dan pertukaran direksi BUMN dengan waktu cepat menyebabkan rasa kepemilikan (sense of belonging) mereka terhadap perusahaannya rendah karena pada akhirnya hanya akan mengejar jabatan direksi di perusahaan-perusahaan BUMN dan tidak memberikan dampak untuk keberlangsungan perusahaan. 

Kerugian yang dialami Krakatau Steel, bukanlah hal yang “wah” di lingkungan BUMN. Hal tersebut juga dialami beberapa perusahaan BUMN lainnya, seperti PT Pos Indonesia. Untuk itu, Menteri BUMN Rini Soemarno, mengeluarkan sejumlah opsi untuk menyelamatkan BUMN yang sudah mulai menunjukkan gejala tidak sehat. Mulai dari menyuntikkan modal, mencarikan investor swasta, memberikan konsultasi mengenai kendala bisnis sampai menyarankan untuk mengubah haluan model bisnis perusahaan. Rini juga menambahkan, agar perusahaan yang sakit perlu bersinergi dengan perusahaan BUMN pelat merah yang lain karena agar selain saling melengkapi, perusahaan yang sedang sakit itu diharapkan akan sembuh dari penyakit keuangannya.

Baca Juga: Prahara Jiwasraya, Pelajaran Tentang Tata Kelola Perusahaan