Digitalisasi ARA 2019, Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Indonesia

Digitalisasi ARA 2019, Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Indonesia
Workshop Annual Report Berbasis Kriteria ARA 2018, Batch 10, Jakarta, 17 Juli 2019. Salah satu materi workshop adalah sosialisasi sistem pakar Araward.

Ajang tahunan yang bergengsi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, Annual Report Award atau ARA, kembali diselenggarakan. Setelah satu tahun sebelumnya sempat vakum, ARA tahun 2019 untuk tahun buku 2018 hadir dengan terobosan baru, yaitu penggunaan metode penilaian self assessment melalui sistem pakar Araward yang dilakukan secara online.

Pelaksanaan ARA dimulai dengan pendaftaran secara online sejak 20 Februari sampai 15 Juli 2019. Dilanjutkan dengan submit data hingga 14 Agustus 2019 melalui aplikasi Araward. Sementara pengumuman pemenang dijadwalkan pada 14 November 2019 dalam acara Malam Penganugerahan ARA 2019 di Jakarta.

Sistem pakar Araward ini berupa aplikasi komputer yang mampu memberikan kecepatan proses penilaian serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik dari dokumen yang telah di-input secara cepat dan konsisten. Melalui digitalisasi pelaksanaan ARA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Sebagaimana diungkapkan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri bahwa dengan menggunakan sistem pakar Araward, ARA yang diselenggarakan atas kerja sama tujuh instansi ini sarat dengan nilai edukasi tentang keterbukaan informasi atau transparansi yang menjadi bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness

“Semua keahlian dari Dewan Juri ARA dimasukkan ke dalam sistem pakar. Di sana ada tanya jawab, sehingga menurut saya, pelaksanaan ARA yang sekarang ini sarat dengan edukasi dan sosialisasi. Kalau dulu, perusahaan bisa saja menggunakan konsultan, dan hands off terhadap penyusunan buku laporan tahunannya. Tapi sekarang ini, tidak bisa demikian. Perusahaan harus hands on, menangani sendiri, karena mereka harus melakukan self assessment yang tidak dapat diwakilkan oleh konsultan,” kata Achmad Daniri kepada Upperline di Jakarta. 

Ketujuh intansi yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Melalui sistem pakar, lanjut Daniri, setiap perusahaan yang menjadi peserta ARA melakukan self assessment dengan cara men-submit materi yang terdapat dalam buku laporan tahunannya sesuai dengan kriteria yang diminta dalam sistem pakar tersebut. 

Perubahan lain dalam pelaksanaan ARA tahun ini adalah penyerahan buku laporan tahunan. Pada ARA 2018 perusahaan tidak lagi diminta menyerahkan hard copy laporan tahunan, namun cukup mengirimkan soft copy laporan tahunan per masing-masing bagian dari setiap aspek penilaian pada sistem pakar ARA 2018.

“Jika sebelumnya, peserta ARA harus menyerahkan buku laporan tahunannya yang tebal, tapi sekarang cukup yang masuk final saja yang mengirimkan cetakan tahunannya,” kata Daniri.

Melalui sistem pakar ini pula, penyelenggara ARA melakukan grading atau pemeringkatan mengenai kualitas buku laporan tahunan para peserta ARA.

“Kita akan memberikan semacam grading terhadap hasil self assessment mereka. Jadi mereka melakukan self assessment dan kita melakukan grading terhadap self assessment mereka, sehingga kemampuan mereka untuk membuat annual report itu bisa ditunjukkan dalam grading-nya itu,” kata Daniri. 

Latar Belakang ARA

Penyelenggaraan ARA memiliki latar belakang krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada periode 1997-1999 yang berdampak pada bangkrutnya beberapa perusahaan di Indonesia. Dari seluruh penyebab krisis, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa krisis pada dasarnya dapat dihindari atau dapat dikelola jika penerapan GCG diterapkan oleh seluruh industri di Indonesia secara konsisten sejak awal.

Karena itu, pemerintah melalui KNKG bekerja sama dengan enam instansi negara lainnya menginisiasi penyelenggaraan ARA dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan governance atau tata kelola perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Melalui ARA, regulator dapat mengukur sejauh mana perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG secara konsisten. Dengan menyajikan informasi perusahaan dalam buku laporan tahunan atau annual report, menjadi evidence atau bukti bahwa perusahaan telah berani mempublikasikan informasi perusahaan secara jujur dan bertanggung jawab serta telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness

Penilaian ARA sendiri tidak dilakukan hanya pada kinerja perusahaan, tapi lebih kepada prinsip disclosure dan transparansi yang diungkapkan dalam buku laporan tahunan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, investor, hingga masyarakat akan mengetahui keadaan suatu perusahaan melalui laporan tahunannya. Karena itu, laporan tahunan ibarat jendela bagi sebuah perusahaan.

ARA juga menjadi ajang bagi perusahaan untuk mendapatkan evaluasi yang berbobot terhadap kualitas penerapan keterbukaan informasi yang dilaksanakan serta mendapatkan respons opini yang positif jika melakukan penerapan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab.

ARA pun menjadi penghargaan tertinggi atas kualitas laporan tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan. 

Untuk pertama kali, ARA diselenggarakan pada tahun 2002 dan hingga kini terus berkembang. Apresiasi terhadap penyelenggaraan ARA terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah peserta yang juga terus meningkat. 

Pada 2014, jumlah peserta sebanyak 294 perusahaan, tahun 2015 sebanyak 304 peserta, tahun 2016 sebanyak 314. Sementara tahun 2019, terdapat penurunan jumlah peserta menjadi 237 peserta.

Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengungkapkan, tahun 2018 merupakan tahun sosialisasi metode penilaian baru dengan menggunakan sistem pakar, sehingga terjadi penurunan jumlah peserta karena masih banyak perusahaan yang harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan sistem penilaian tersebut.

Melalui tema “Keakuratan Informasi untuk Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dengan Memenangkan Dukungan Stakeholder”, pelaksanaan ARA 2018 diharapkan mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan dukungan optimal dari seluruh stakeholder dalam rangka memenangkan persaingan global.

Baca juga: Potret Penerapan GCG di Indonesia, Wawancara dengan Ketua KNKG Mas Achmad Daniri