Di Balik Penolakan Suprajarto Memimpin BTN

Di Balik Penolakan Suprajarto Memimpin BTN
Suprajarto, Direktur Utama BRI yang Menolak Dipindahkan ke BTN

Beberapa waktu yang lalu telah santer beredar kabar bahwa akan ada rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan oleh 5 BUMN besar. Walaupun RUPSLB tidak selalu berarti pergantian kepemimpinan, tetapi berdasarkan pengalaman, setidaknya dalam RUPSLB yang pernah diadakan oleh kelima BUMN ini sebagian besar terdapat agenda pergantian kepemimpinan, baik direksi maupun komisaris.

Kabar yang membuat gelisah sebagian kalangan, di mana sebagian pun telah menyuarakan protesnya ini, bahkan telah ditanggapi oleh Presiden Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019 mengatakan permintaan Presiden Jokowi agar para menteri tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu menjelang pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua pada bulan Oktober mendatang.

Baca juga: Menebak Agenda RUPSLB 5 BUMN

Moeldoko menambahkan bahwa para menteri tidak hanya dilarang merombak direksi-direksi BUMN, tapi juga jabatan-jabatan direktur jenderal di kementerian.

Bertentangan dengan imbauan Presiden tersebut, pada gelaran RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Kamis 29 Agustus 2019 kemarin, kementerian BUMN memutuskan untuk memberhentikan Maryono sebagai direktur utama BTN dan mengangkat Suprajarto sebagai penggantinya.

Mungkin Suprajarto tidak menyangka, ribut-ribut soal RUPSLB dan pergantian kepemimpinan BUMN sejak beberapa waktu yang lalu ini akan berdampak pada dirinya. Ia yang sedang ‘enak-enak’ memimpin BRI, bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia ini, dipindahkan untuk memimpin BTN

Baca juga: Tumbuh 10,42 Persen, BRI Bukukan Laba Rp8,20 Triliun

Kamis malam itu juga tersiar kabar mengejutkan bahwa Suprajarto mengundurkan diri.

Direktur Utama BRI Suprajarto mengundurkan diri dari jabatan barunya sebagai Direktur Utama BTN. Ia menolak jabatan tersebut dengan alasan pemegang saham, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak pernah membahas penunjukan dirinya sebagai Dirut BTN. 

Bahkan, ia mengaku mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan di media massa. "Saya tidak pernah diajak bicara sebelumnya. Apalagi diajak musyawarah. Saya memutuskan mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB," ujar Suprajarto yang mengadakan konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (29 Agustus 2019).

Keputusan ini tentu saja mengagetkan kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo sempat menjelaskan alasan mengapa pemegang saham memilih Suprajarto. Suprajarto yang menghabiskan sebagian besar riwayat kariernya di BRI dianggap memiliki kinerja yang sangat baik sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan BTN.

Kementerian BUMN berharap dalam beberapa tahun ke depan kinerja BTN dapat tumbuh dua hingga tiga kali.

Didukung Serikat Pekerja

Keesokan paginya Jumat 30 Agustus 2019 Serikat Pekerja BTN dan Serikat Pekerja BRI mengumumkan pernyataan sikap mereka atas hasil RUPSLB yang menetapkan Suprajarto menjadi Dirut BTN pada 29 Agustus 2019. Diwakili Ketua Umum SPBRI Ruslina Harsono dan Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara, Serikat Pekerja kedua bank tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPSLB BTN. 

Serikat Pekerja menilai penugasan Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI merupakan sebuah pelecehan profesi. Hal itu berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni BRI yang tersebar di seluruh NKRI.

"Karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari Bank BRI (aset BTN 25 persen aset BRI)," kata Ruslina dan Satya. Data Upperline mencatat aset BRI Rp1.296.898.292.000.000 sedangkan BTN Rp306.436.194.000.000.

Baca juga: BTN Targetkan Biayai 850 Ribu Rumah di 2019

Mereka meminta Menteri Negara BUMN Rini Soemarno untuk menghormati prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir di lingkungan BUMN melalui talent management system yang fair.

Mereka juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk mematuhi imbauan Presiden untuk tidak mengambil keputusan strategis terkait penempatan dan pergantian jabatan kepemimpinan sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019.

Lalu ke mana langkah Pak Suprajarto selanjutnya? Kepada wartawan Suprajarto mengatakan ia belum memiliki rencana. “Saya mau liburan, yang penting saya happy dan enjoy,” demikian tukas bankir kawakan lulusan S3 Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung ini.

Di balik penolakan Suprajarto menahkodai BTN ini terdapat dua sisi cara pandang. Di satu sisi, Suprajarto bisa dianggap membangkang, karena keputusan pengangkatan Suprajarto memimpin BTN seyogyanya adalah keputusan TPA (Tim Penilai Akhir) yang terdiri dari Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Presiden. Di sisi lain, sebagian pihak menilai tindakan kementerian BUMN tidak mengindahkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta sistem manajemen talenta. 

Terlepas dari itu, kini dua BUMN besar, dua bank besar di tanah air sedang kosong kepemimpinan. Penunjukan Suprajarto sebagai Direktur Utama BTN otomatis membuatnya tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BRI sesuai Undang-undang BUMN. Kita berharap hal ini tidak akan menyebabkan kerugian pada kedua BUMN tersebut. Kita tunggu langkah Kementerian BUMN selanjutnya.

Simak Video: Potret Kinerja BRI, Perusahaan Terbuka dengan Laba Bersih dan Aset Terbesar di Indonesia