BNI-BPKP Dukung Optimalisasi Keuangan Pemda Lewat SP2D Online

BNI-BPKP Dukung Optimalisasi Keuangan Pemda Lewat SP2D Online
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Foto : Dok
BNI-BPKP Dukung Optimalisasi Keuangan Pemda Lewat SP2D Online

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan sistem BNI. Rencananya, implementasi konsep SP2D Online ini pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat.

Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu, awal pekan lalu.

Adi Sulistyowati, menuturkan, SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system (CMS). Dengan sistem ini data keuangan Pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD. Layanan SP2D Online ini adalah bagian layanan BNI terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya.

Baca juga: BNI Catatkan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Rp512,78 Triliun

“BNI siap mendukung Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi nontunai (cashless) dengan jaringan dan channel BNI yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi,” ujarnya.

Menurut Susi, SP2D Online sebagai bagian dari ekosistem BNI Smart City yang dikembangkan, memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga. Cash Management BNI yang merupakan bagian dari SP2D mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

“Volume transaksi Cash Management BNI sendiri tumbuh 34% dari Rp2,137 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2,864 triliun pada Desember 2018. Jumlah transaksinya juga tumbuh 47,7% yaitu dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018. Jumlah Nasabah Cash Management pun tumbuh 29,7% yaitu dari 37.134 Nasabah pada Desember 2017 menjadi 48.161 Nasabah pada Desember 2018,” tambahnya.

Susi juga menuturkan, penerapan dari Sistem SP2D Online ini akan memberikan lebih banyak manfaat bagi Pemda, antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data rekonsiliasi Bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu. Dengan sistem ini juga memungkinkan berkurangnya risiko pengembalian berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening.

Selain itu, dengan sistem SP2D online, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga (vendor Pemda) dan efisiensi waktu dengan tidak lagi melakukan pembayaran secara manual menggunakan cek dan bilyet giro sebagai sarana dalam pembayaran SP2D. Tertatanya data memungkinkan informasi dan data keuangan Pemda menjadi lebih akurat dalam penyusunan laporan keuangan.

Baca juga: Ketika BNI & PNM Bersinergi Salurkan KUR Selama 12 Tahun

Dengan adanya kerja sama BNI dengan BPKP dalam penerapan SP2D Online ini diharapkan dapat menjadi acuan dan langkah strategis untuk menjadikan BNI sebagai “One Stop Banking Solution” bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung SP2D Online tersebut, BNI juga menawarkan Integrated Cash Management, yang merupakan solusi terintegrasi dalam memberikan layanan terbaik dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan. Layanan itu antara lain berbentuk Solusi Pembayaran/ Belanja Daerah (BNI Direct dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), serta penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash) bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transaksi nontunai atau cashless society.

“Dengan berbagai kemudahan yang disiapkan BNI melalui layanan BNI Smart City tersebut sinergi BNI, BPKP,dan Pemerintah Daerah akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak dan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara lebih cerdas, sekaligus mendukung program reformasi birokrasi yang sedang digalakkan,” pungkasnya.